Jumat, 17 Juni 2011

Lumpur Lapindo Tidak Mengganggu Tapi "Mematikan".


Diupload oleh pada 17 Jun 2011
Warga Delapan Desa Korban Lumpur Ngluruk Dewan
Tuesday, 14 June 2011 20:04 Media Online Bhirawa

Sidoarjo, Bhirawa
Korban Lumpur Lapindo dari delapan desa, di tiga Kec Porong dan Jabon, Tanggulangin kembali mendatangi DPRD Sidoarjo, Selasa (14/6). Perwakilan warga minta secepatnya dipertemukan dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Dinas PU Pengairan dan PU Perikanan untuk membicarakan masalah ganti rugi.

Kerugian yang diderita warga dari delapan desa akibat bocornya tanggul dan pembuangan lumpur ke Kali Alo, Jabon menyebabkan tambak dan sawah gagal panen. Tidak itu saja, di luar peta terdampak warga juga mengeluhkan tidak tersedianya air bersih. Warga delapan desa itu masing-masing Desa Permisan dan Bangunsari, Kecamatan Jabon, Desa Sentul, Penatarsewu, Kalidawir, Glagaharum dan Pulogunting, Kec Tanggulangin, serta Desa Plumbon, Kec Porong.
''Warga sudah menderita. Tambak dan sawah gagal panen gara-gara tercemar lumpur. Warga minta ganti rugi,'' ujar Edi Nursalim dari korban Lapindo menggugat.

Moch Arifin, salah warga korban menuturkan, petani tambak dan sawah saat ini mengalami penurunan produksi karena sungai tercemar Lumpur Lapindo. Jika sebelumnya, petani tambak bisa panen empat kali dalam setahun. Namun sekarang hanya panen sekali dalam setahun. Edi mencontohkan, pertumbuhan ikan sangat lamban biasanya satu kilo berisi 4-5 ekor kini 6-7 ekor. Sedang udang windu yang biasanya 1 kg isi 20 ekor kini isi 30 ekor.

''Warga juga menolak adanya pengeboran di Kalidawir, karena warga masih was was dan trauma dengan semburan lumpur di Porong yang sudah lima tahun belum berhenti,'' tukas Arifin.
Sementara itu, Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, HM Zainul Lutfi, menuturkan tuntutan beberapa korban Lumpur Lapindo menggugat terkait dengan ekosistem lingkungan, gagal panen sawah dan tambak bakal difasilitasi dengan pemangku kepentingan (instansi terkait). Instansi itu adalah BPLS, PU Pengairan dan PU Perikanan karena masing-masing mempunyai kebijakan sendiri-sendiri.

Dinas Pengairan berkaitan dengan normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan akibat pembuangan lumpur ke Kali Alo, hingga menyebabkan sawah gagal panen. ''Sungai itu harus dikeruk supaya tidak dangkal sehingga pembuangan air lancer,'' tutur Zainul Lutfi.

Menurut politisi PAN, PU Perikanan harus mengantisipasi air kotor yang masuk ke tambak sehingga merugikan petani tambak. Sedangkan, BPLS terkait dengan jebolnya tanggul hingga mencemari lingkungan di delapan desa dari tiga kecamatan.
''Dari persoalan yang ada, Pansus Lumpur akan melakukan pertemuan bersama dengan instansi terkait. Solusi dirumuskan, karena secara teknis bukan kewenangan Pansus tapi itu kewenangan instansi terkait. Rencananya pertemuan itu digelar awal Juli,'' tutur Lutfi.

Mengenai ganti rugi Rp400 miliar yang dijadwalkan Pansus Lumpur sampai akhir Mei kemarin masih menunggu konfirmasi dari PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Pansus meminta pemerintah kabupaten, provinsi ikut memikirkan penyelesain pembayaran. PT MLJ sendiri mempunyai target pada 2012 pembayaran tuntas.
''Kita harus mengawal proses itu dan menyarankan pada pemerintah untuk memberikan akses kredit kepada PT MLJ. Entah itu pada bank pemerintah atau swasta. Target tahun ini (2011) sebenarnya Rp600 miliar, dan tahun depan (2012) Rp500 miliar dari total Rp1,1 triliun. ''Itu yang menjadi tanggung jawab minarak Perpes 14 tahun 2007,'' ujar Lutfi. [hds]

Facebook Comments

0 komentator:

Posting Komentar

Mohon Ma'af untuk tidak berkomentar yang mengangung SPAM. Silahkan berkomentar sebagai masukan untuk kami. Komentar anda sangat berarti, untuk kemajuan blog ini.
>>> Terimakasih anda telah mengungjungi blog AHMAD MUHIBULLAH/CP:087828150515, Jangan Lupa mampir lagi yahhh <<<