Rabu, 19 Oktober 2011

Belajar dari Vonis Bebas Hakim Tipikor Bandung

Publik dikagetkan dengan tiga Vonis Bebas Hakim Tipikor Bandung. Putusan ini semacam hattrick dalam pertandingan bola. Putusan pertama, vonis atas Eep Hidayat Bupati Subang (22 Agustus 2011). Putusan kedua, Vonis atas Ahmad Ru’yat Wakil Walikota Bogor (8 September 2011). Pekan ini vonis atas Walikota Bekasi Muchtar Muhammad (11 Oktober 2011).

Sebagaimana  ‘hattrick’ dalam suatu pertandingan, maka Putusan Bebas ini menyita perhatian publik. Terhadap ketiga Putusan ini, banyak pihak bersuara, Kejaksaan Agung kecewa dengan dua Putusan pertama dan KPK juga ‘meradang’ dengan Putusan ketiga. Komisi Yudisial segera analisa ketiga Putusan Majelis Hakim Tipikor Bandung. Mahkamah Agung pun segera diminta oleh banyak kalangan mengambil sikap atas hal ini.
Dalam artikel ini, penulis akan membatasi analisa pada Putusan Hakim atas kasus Eep Hidayat Bupati Subang, yang sejak awal memang penulis ikuti dari pemberitaan media. Putusan ini penting untuk dianalisa karena sejak awal kasus ini sangat menyita perhatian publik di daerah. Vonis bebas atas Bupati Subang Nonaktif Eep Hidayat di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (22/8/2011) seakan ‘antiklimaks’ dari proses panjang dan hiruk pikuk yang dirasakan masyarakat Subang. Sungguh, berbulan lamanya vonis ini ditunggu oleh banyak kalangan, tak hanya oleh pendukungnya, juga oleh penolak Eep Hidayat yang menantikan vonis ini.

Putusan Hakim Pengadilan Tipikor Bandung ini layak dinantikan karena ‘gegap gempitanya’ proses penanganan perkara ini, luar biasa. Gegap gempita ini tidak lain karena ‘perlawanan’ yang dilakukan oleh Eep Hidayat, bahkan dilakukannya sejak tingkatan penyidikan di Kejaksaan Negeri Subang, yang memaksa pihak kejaksaan melimpahkannya ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Juga karena sepanjang persidangannya menyita perhatian publik.


JPU Kalah Kelas
Bagi penulis, putusan bebas ini tidak mengagetkan, arah putusan ini sudah dapat diduga. Bukan saja karena kasus ini memang berdimensi ‘kental’ aspek administrasi negara, namun karena jalannya persidangan mempertontonkan pertandingan yang ‘kalah kelas’ antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Terdakwa (dan Tim Penasehat Hukumnya). ‘Kalah kelas’ ini pertama kali dapat dilihat dari dikabulkannya permohonan Terdakwa agar status tahanannya berubah dari tahanan Rutan Kelas I Kebonwaru menjadi Tahanan Kota, dengan alasan terdakwa mempunyai penyakit jantung, syaraf, dan vertigo. Juga karena terdakwa berjanji tidak akan melarikan diri, mempersulit persidangan, merusak barang bukti dan mempengaruhi saksi-saksi.


Ketidakseimbangan berikutnya adalah pada saat Terdakwa menghadirkan saksi ahli yang mempunyai ‘kelas di bidangnya masing-masing’. Mulai dari Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, guru besar dari FH UNPAD sampai Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah, Kepala Biro Hukum Kemendagri. Sementara saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU, malah membuat pernyataan yang cenderung meringankan terdakwa, dengan menyebutkan bahwa yang dilakukan terdakwa adalah kreasi Bupati Subang untuk mengisi kekosongan hukum. Ditambah dengan tidak adanya Laporan BPK yang menyebutkan tidak adanya ‘kerugian negara’ dari kasus ini.


Kalah kelas berikutnya, terlihat dari pernyataan JPU dalam persidangan yang menyebutkan bahwa Majelis Hakim berlaku tidak adil. Majelis Hakim cenderung berat sebelah dan lebih banyak mengakomodasi kepentingan Terdakwa. Menanggapi hal ini, Ketua Majelis Hakim, meminta para pihak (JPU dan Penasehat Hukum terdakwa) agar menyampaikan kritik atas kepemimpinan dan jalannya persidangan, sebagai bahan masukan baginya. Pernyataan JPU yang disampaikan dihadapan Sidang ini, sepertinya hal yang biasa atau lazim dilakukan oleh para pihak dalam berperkara. Namun, menurut penulis hal ini memperlihatkan bahwa JPU dalam posisi yang kurang percaya diri ‘saat bertarung’. Ketidakpercayaan diri JPU juga terlihat dari diundurnya Sidang yang menghadirkan saksi dan pemberi keterangan ahli dari pihak JPU.


Pelajaran dari Kasus Eep Hidayat
Lalu pelajaran apa yang dapat diambil dari kasus dugaan korupsi Bupati Subang ini? Dalam pandangan penulis, ada banyak pelajaran penting dari kasus yang melilit Bupati Subang ini.
Pertama, bagi Pejabat Publik di Daerah, Eep Hidayat tengah mengajarkan bahwa penegakan hukum harus diperjuangkan. Pada kasus ini Bupati Subang Non-aktif Eep Hidayat, melakukan ‘perlawanan’ atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Perlawanan Eep Hidayat ini dapat dimaknai bahwa ‘tegaknya hukum’ memang membutuhkan perjuangan. Dalam konteks inilah maka ‘perlawanan’ Eep Hidayat dapat dimaknai secara positif dan negatif (bagi sebagi masyarakat yang menganggap hukum bisa diatur). Ini seharusnya menjadi pelajaran bagi Pejabat Publik yang telilit kasus hukum khususnya dan para pencari keadilan (justisiabel), bahwa tegaknya hukum harus diperjuangkan secara maksimal, dengan cara yang tidak melanggar hukum (menyuap, mengintimidasi hakim, dan lain sebagainya).


Kedua, bagi masyarakat pada umumnya, bahwa penegakan hukum memang mempertontonkan banyak hal yang terkadang jauh dari logika publik. Logika publik selama ini adalah bahwa, mereka yang sudah diperkarakan di pengadilan, maka pasti yang bersangkutan bersalah. Dalam konteks ini, maka ekspektasi (harapan) publik jangan terlalu besar, karena penegakan hukum mempunyai ‘logikanya’ sendiri. Logika hukum seperti ini harus juga dipahami oleh rakyat kebanyakan agar tidak muncul sak wasangka (prejudice) dalam penegakan hukum. Lebih-lebih agar hukum mendapat kepercayaan masyarakat (public trust) dalam penegakannya. Dalam konteks kasus ini, maka JPU, LSM Anti Eep Hidayat dan lapisan masyarakat pegiat anti korupsi harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa upaya penegakan hukum tidak berhenti setelah vonis bebas ini. Ada upaya hukum lain yang harus ditempuh dan jalan penegakan hukum masih panjang. Apalagi ada dugaan kasus lain yang menunggu Eep Hidayat usai kasus ini, semisal kasus bantuan sapi, pakaian linmas, dan lain-lain, yang menguap dengan sendirinya seiring bergulirnya kasus Upah Pungut.


Ketiga, bagi penegak hukum (terutama kalangan kejaksaan dan hakim), kasus Eep Hidayat hendaknya menjadi bahan intropeksi bahwa penanganan kasus yang ‘seksi’ yang menyita perhatian publik harus ditangani secara cermat, hati-hati, cerdas (professional), bebas dari tekanan pihak manapun (imparsial), serta jujur dan adil. Karena dampak dari penanganan kasus ini tidak hanya menyita perhatian public luas, namun juga berdimensi politis dan berimplikasi pada pelayanan publik. Putusan hakim Tipikor Bandung ini pun menurut penulis harus mendapat perhatian serius dari Kejaksaan Agung (dengan melakukan eksaminasi atas putusan), bagi Mahkamah Agung dalam hal pengawasan hakim dan terutama bagi Komisi Yudisial, dalam hal jika ditengarai adanya dugaan pelanggaran etika hakim dalam menangani kasus ini.


Keempat, bagi para pegiat anti korupsi di daerah, kasus ini harus menjadi cermin bahwa upaya-upaya pemajuan penegakan hukum tindak pidana korupsi, bukanlah perkara mudah. Penanganannya harus memperhatikan aspek-aspek hukum lain di luar pidana (semisal hukum administrasi Negara dan ilmu perundang-undangan). Karenanya peningkatan kapasitas para pegiat anti korupsi penting dilakukan agar kualitas pengelolaan terhadap ‘isu korupsi’ bersifat komprehensif. Khusus untuk penanganan kasus Bupati Subang nonaktif ini, penulis melihat kurangnya perhatian pegiat anti korupsi Jawa Barat dan Pusat ‘mengawal’ kasus ini, yang terlihat hanya pegiat di Subang saja.


Kelima, bagi Pemerintah Pusat khususnya kementerian yang menyusun regulasi keuangan Negara dan hubungan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Kasus Upah Pungut PBB ini bukanlah kasus pertama yang memperlihatkan ‘ketidaksiapan regulasi Pusat’ atas pengaturan keuangan Negara. Kasus kedudukan keuangan DPRD merupakan ‘contoh besar’ lainnya. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini adalah pengaturan keuangan antara Pusat dan Daerah harus diatur secara cermat jelas, komprehensif, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.


Sejak awal kasus dugaan korupsi Upah Pungut PBB ini digulirkan, penulis termasuk yang ‘pesimis’ kasus UP PBB dapat menjerat Bupati Subang. Karenanya dalam tulisan di Forum Kompas (Rabu, 16 Juli 2008), penulis mengusulkan sebaiknya kasus upah pungut diselesaikan melalui mekanisme ‘Hak Angket’ agar sekaligus dibuka tuntas aspek hukum karut marutnya regulasi mengenai Upah Pungut PBB.


Namun demikian karena, kasus UP PBB Subang ini sudah pula dimulai dengan vonis bersalah untuk Agus Muharam. Majelis Hakim PN Subang yang menyidang kasus UP PBB ini menyatakan, Agus Muharam dinyatakan terbukti melawan hukum seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat 1 ke 1. Selain harus menjalani hukuman kurungan, mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Subang ini diwajibkan membayar denda Rp 50 juta dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 1,108 miliar. Jika denda tidak dibayar maka masa kurungan Agus Muharam ditambah satu bulan.


Langkah Ke Depan

Langkah ke depan yang dapat dilakukan pascaputusan ini adalah Penuntut dari KPK yang menangani kasus Muchtar Muhammad harus segera menyiapkan kasasi. Hal ini dilakukan, tidak hanya untuk ‘memuaskan’ pihak  KPK semata, namun juga bagi kejelasan ‘secara hukum’ mengenai kasus dugaan korupsi ini. Permohonan Kasasi oleh Penuntut KPK atau Jaksa Penuntut Umum dalam dua kasus lain dibuat atas dasar kepentingan umum, karena dakwaan yang mereka buat (susun) dinyatakan tidak terbukti dengan vonis bebas oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung.
Penuntut harus segera menyerahkan Permohonan Kasasi dimaksud 14 hari setelah vonis dibacakan. Jaksa harus menyiapkan Permohonan Kasasi dengan mendalilkan secara lebih baik, lebih detail, komprehensif. Tim Penuntut KPK dan Jaksa Pemohon Kasasi, juga harus dilengkapi oleh anggota Tim yang memiliki keahlian di bidang ilmu perundang-undangan dan hukum keuangan Negara. Dan jika ini dilakukan, maka episode dari jalan panjang ‘penegakan hukumnya’ baru separuh jalan. Tak hanya rakyat di tiga daerah yang pimpinan daerahnya didakwa korupsi, namun kita semua pun menanti kepastian dari akhir ceritera ini. Semoga saja, tidak mengecewakan. (*)
penulis: Otong Rosadi, Warga Pamanukan dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Padang.
Sumber: http://www.tintahijau.com/kolom/56-opini/985-belajar-dari-vonis-bebas-hakim-tipikor-bandung.html

Facebook Comments

0 komentator:

Posting Komentar

Mohon Ma'af untuk tidak berkomentar yang mengangung SPAM. Silahkan berkomentar sebagai masukan untuk kami. Komentar anda sangat berarti, untuk kemajuan blog ini.
>>> Terimakasih anda telah mengungjungi blog AHMAD MUHIBULLAH/CP:087828150515, Jangan Lupa mampir lagi yahhh <<<