Kamis, 19 Juli 2012

Selembaran; KOALISI RAKYAT UNTUK KONSTITUSI - Subang 19 Juli 2012

KOALISI RAKYAT UNTUK KONSTITUSI

PERNYATAAN SIKAP
KEMBALIKAN HAK ATAS KEDAULATAN PANGAN
Salam Akal Sehat & Perubahan

          Koalisi Rakyat Untuk Konstitusi ( KORSI ) adalah Sebuah Organisasi Masyarakat Sipil Iyang menaruh perhatian terhadap isu-isu lingkungan hidup ,kelautan, perikanan, pertanian. Pemberlakuau Peraturan Daerah (Perda) dalam menata sebuah daerah adalah sangat penting keberadaannya. Karena kami menilai pemberlakuannya menyangkut lama masa berlaku dan efektifitasnya. Peraturan daerah kabupaten Subamg Nomor 02 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Subang hari ini terbukti di abaikan dengan telah terbangun nya pabrik di luar zona Industri :

  1. PT.TAEXWANG DI DESA CINANGSI SEKITAR 41 HEKTAR DI LAHAN TANAH SAWAH TEKNIS PRODUKTIF
  2. PT.SJ MODE INDONESIA. DI DESA CIASEM BARU KECAMATAN CIASEM SEKITAR 3 HEKTAR BERADA DI ZONA KONVERSI LAHAN PERTANIAN
  3. PT.SITE TEXPIA . DI DESA CIASEM BARU KECAMATAN CIASEM SELUAS 2 HEKTAR SELUAS 1 HEKTAR LAHAN SAWAH
  4. PT.MPAN PACIFIK . DI DESA CIASEM HILIR KECAMATAN CIASEM SEKITAR 3 HEKTAR DI LAHAN SAWAH
  5. PT.BUNI VITEK INDONESIA. DI DESA CIBERES KECAMATAN PATOKBEUSI SEKITAR 3,9 HEKTAR DI LAHAN SAWAH TEKNIS
  6. PT.DAENONG GLOBAL DI DESA MANYETI KECAMATAN DAWUAN SEKITAR 16 HEKTAR DI LAHAN SAWAH TEKNIS

            Sangat Ironis Korupsi berada di kebijakan Tata Ruang Hal itu tentu sangat miris, sekaligus membuktikan bahwa fungsi pengawasan dan Penegakan Perda oleh Pemerintah Kabupatcn Subang sangat lemah dan buruk. Menyikapi inisiasi RAPERDA tentang rencana tata ruamg wilayah (RTRW 2011- 2031) oleh DPRD Kabupaten Subang yang pembahasannya masih berlangsung. Dari beberapa kali hearing yang diikuti Koalisi Rakyat Untuk Konstitusi (KORSI) bersama DPRD kabupaten subang . RAPERDA RTRW secara substansi, hasil diskusi dan analisa yang kami Iakukan, RAPERDA tersebut justru akan membingungkan dalam penegakkan dan penaatan hukum.

          Apakah Seluruh Pasal dalam RAPERDA RTRW 2012 Sudah mendapatkan Persetujuan dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN ) ?? dalam prosedur untuk mendapatkan Persetujuan Substansi Raperda RTRW dan Manteri PU terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah yaitu, proses pengajuan Raperda RTRW, proses evaluasi Raperda RTRW, dan proses persetujuan Raperda RTRW. BKPRN merupakan bagian pertama dari tiga proses yang harus dilalui untuk mendapatkan Persetujuan Subtansi Raperda RTRW dan Menteri PU, Dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan maka akan mempercepat proses penyelesaian Perda RTRW yang secara otomatis akan mempercepat kepastian hukum dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan wilayah.

          Sesuai Peratunm Menteri Pekrrjaan Umum NO : 11/PRTM/2009 Tentang Pedoman Perseutuan Subtansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten / kota Beserta Rencana Rincianya.

           Didalam UU NO 32 Tahun 2009 Pasal 15 Ayat (1) Tentang Perlindungan dam Pengelolaan Lingkungan Hidup ,Selanjut nya di Pertegas Lagi Pada Ayat ( 2 ) terkait Pemerintah Untuk Wajib membuat dan Melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS ) Ke Dalam Penyusunan evaluasi RTRW beserta rincinya, Apakah Pemkab Subang telah Membuat atau Menyelesaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Subang dan Berkodinasi dengan Kementrian

          Lingkungan Hidup Terkait RAPERDA RTRW 2011-2031 ??? kalaupun belum membuat KLHA Apakah dengan Keluarnya Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri dan Mentri Lingkungan Hidup .pada tanggal 29 Desember 2010 seharus nya dilihat sebagai kebijakan yang mendorong percepatan pcmbuatan KLHS Masing masing wilayah.

          Kami Koallsi Rakyat Untuk Konstitusi (KORSI ) Menilai Kajian Raperda RTRW 2012 Masih belum sempuna dan kami dengan tegas menolak karena RAPERDA RTRW 2011—2031 tidak mempunyai sikap pro terhadap kaum Petani,tata ruang kabupaten masih Urban bias ,di kalangan Pemimpin daerah yang lebih Banyak mementingkan konversi Iahan pruduktif atas Nama PAD dan Keuntungan Investasi serta tingkat Keacuhan yang masih tinggi di kalangan aparat daerah menjadi penghalang serius bagi upaya konsisten dan tegas ,bagaimana Pasal 15 UU NO 5 TAHUN 1960 tentang Pokok—pokok Agraria sawah produktif yang bagaimana penerapan sangsi pidana nya di kabupaten subang Apakah sudah berjalan dan di terapkan..??

          Lalu UU 41 tahun 2009 tentang Perlingdungan lahan pertanian berkelanjutan ,Peraturan Pemerintah NO 1 tahun 2011 Tentang Penetapan dan alih fungsi lahan pangan berkelanjutan ,lalu peraturan pemerintah No 12 tahun 2012 tentang Intensif Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan PP NO 25 Tahun 2012 tentang system informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan PP NO 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Lalu bagaimana Tentang Pelarangan Kawasan Industri Dengan Alih Fungsi lahan Pertanian ,KEPPRES NO 53 Tahun 1989 ,KEPPRES NO 32 Tahun 1990 Tentang larangan pemberian ijin fungsi Tanah Basah dan Pengairan berigasi bagj kawasan Industri ..Rakyat Harus Bagaimana ,Atau Pemerintah yang Harus Bagaimana ??

          Mari kita Benahi Hukum kia Agar mengalir dari vertical dan horizontal, tumpang tindih aturan dan kewenangan juga suka rnenjadi sumber Terjadinya korupsi , Ingat Tanah "Di Kuasai " Oleh Negara Bukan di "Miliki " Oleh Negara. Pemerintah kabupaten subang Harus Bisa Mengurai Mengurut Peraturan dan kewenangan nya dahulu, Nanti Kelihatan dimana salah nya. Aturan Kacau,Pelaksana Ngawur. Kiamat !


INDRA GUMILANG
(KORDINATOR KORSI )

KOALISI RAKYAT UNTUK KONSTITUSI :
1. HIMPUNAN PETANI NANAS
2. GERAKAN PEMUDA ISLAM ( GPI )
3. Masyarakat Pcduli Alam Subang
4. Lernbaga Advokasi Masyarakat Subemg
5. LSM AKAR
6. LSM LAP
7. LSM GIVAL
8. FAGAS
9. KASBI SUBANG
10. KT.CIBOGO
11. GOSP
12. AMUD SUBANG (Aliansi Mahasiswa Utusan Desa - Subang)
13. ORMAS GIBAS
14. HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HmI Cab.Subang)
15. LSM JARANG (Lembaga Swadaya Masyarakat - Jaringan Aspirasi Rakyat Subang)
16. FORUM MASYARAKAT MARGINAL
17. LIAR
18. BEM UNSUB (Badan Eksekutif Mahasiswa - Universitas Subang)
19. FAM SUBANG
20. KOMITE DAS & LH
21. WALHI REGION PURWASUKA
22. GEMA KEADILAN KAB.SUBANG
23. BEM STIESA KAB.SUBANG (Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Sutaadmaja)

"TAK ADA PERNJUANGAN YANG SIA-SIA,
YAKINLAH PENINDAS PASTI BINASA"
 ______________________________________


Selembaran Bagian 1 dalam Format JPG

Selembaran Bagian 2 dalam Format JPG
 

Facebook Comments

0 komentator:

Poskan Komentar

Mohon Ma'af untuk tidak berkomentar yang mengangung SPAM. Silahkan berkomentar sebagai masukan untuk kami. Komentar anda sangat berarti, untuk kemajuan blog ini.
>>> Terimakasih anda telah mengungjungi blog AHMAD MUHIBULLAH/CP:087828150515, Jangan Lupa mampir lagi yahhh <<<