Minggu, 21 Oktober 2012

Download Naskah RUU Keamanan Nasional 30Mar11.pdf



RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR …… TAHUN ………
TENTANG
KEAMANAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, pemerintah
Indonesia pada dasarnya mengelola keamanan dan kesejahteraan
nasional yang dilaksanakan melalui pembangunan nasional secara
bertahap dan berlanjut;
c. bahwa keamanan nasional merupakan syarat mutlak untuk
keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara Indonesia;
d. bahwa sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada
tanggal 17 Agustus 1945, negara dan bangsa Indonesia menghadapi
berbagai ancaman yang dapat membahayakan kepentingan nasional;
e. bahwa letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara
kepulauan serta kemajemukan bangsa Indonesia yang tersebar di
seluruh wilayah Republik Indonesia dihadapkan kepada lingkungan
strategis dan arus globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu
pengetahuan, teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang
dapat berdampak positif dan negatif terhadap kepentingan nasional;
f. bahwa dalam menyelenggarakan keamanan nasional berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang sudah ada dirasakan perlu
adanya harmonisasi dan sinkronisasi;
g. bahwa dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional, pengelolaan
keamanan nasional harus dilaksanakan oleh seluruh perangkat
negara dan komponen masyarakat melalui suatu pola
penanggulangan ancaman secara terpadu, cepat, tepat, tuntas, dan
terkoordinasi;
Tgl. 30 Maret 2011
Rapat tanggal 30 Maret 2011
2
h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g perlu
membentuk Undang-Undang tentang Keamanan Nasional;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 20, Pasal 25 A, Pasal 27,
dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 2, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia
Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEAMANAN NASIONAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Keamanan Nasional adalah komitmen bangsa atas segala macam upaya simultan,
konsisten, dan komprehensif, segenap warga negara yang mengabdi pada
kekuatan komponen bangsa untuk melindungi dan menjaga keberadaan, keutuhan,
dan kedaulatan bangsa dan negara, secara efektif dan efisien dari segenap
ancaman mencakup sifat, sumber, dimensi, dan spektrumnya.
2. Ancaman adalah setiap upaya, kegiatan, dan/atau kejadian, baik dari dalam negeri
maupun luar negeri yang mengganggu dan mengancam keamanan individu warga
negara, masyarakat, eksistensi bangsa dan negara, serta keberlangsungan
pembangunan nasional.
Rapat tanggal 30 Maret 2011
3
3. Sistem Keamanan Nasional adalah tatanan segenap komponen bangsa dalam
menyelenggarakan dan mendayagunakan seluruh sumber daya nasional secara
terpadu dan terarah bagi terciptanya keamanan nasional.
4. Keamanan Insani adalah kondisi dinamis yang menjamin terpenuhinya hak-hak
dasar setiap individu warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai
ancaman dalam rangka terciptanya keamanan nasional.
5. Keamanan Publik adalah kondisi dinamis yang menjamin terciptanya keamanan
dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya pelayanan, pengayoman
masyarakat, dan penegakan hukum dalam rangka terciptanya keamanan nasional.
6. Keamanan ke dalam adalah kondisi dinamis yang menjamin tetap tegaknya
kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan penegakan
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dalam negeri dalam
rangka terciptanya keamanan nasional.
7. Keamanan ke luar adalah kondisi dinamis yang menjamin tetap tegaknya
kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Negara
Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman luar negeri dalam rangka terciptanya
keamanan nasional.
8. Intelijen adalah:
a. organisasi yang digunakan sebagai wadah untuk menyelenggarakan fungsi
dan aktivitas intelijen;
b. aktivitas mengenai semua usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan
penyelenggara fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan; dan
c. pengetahuan mengenai informasi yang sudah diolah sebagai bahan
rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
9. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia yang mengakibatkan
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis.
11. Ancaman Militer adalah ancaman dari kekuatan militer negara asing yang
mengganggu keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa.
12. Ancaman Bersenjata adalah ancaman yang menggunakan senjata secara individu
dan/atau kelompok serta ancaman kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang
membahayakan keselamatan individu dan/atau kelompok, kedaulatan negara,
keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa.
Rapat tanggal 30 Maret 2011
4
13. Ancaman tidak bersenjata adalah ancaman selain ancaman militer dan ancaman
bersenjata yang membahayakan keselamatan individu dan/atau kelompok,
kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa.
14. Kementerian adalah Kementerian Negara yang membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kementerian
Negara.
15. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan
Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BAB II
HAKIKAT, TUJUAN, DAN FUNGSI KEAMANAN NASIONAL
Bagian Kesatu
Hakikat
Pasal 2
Hakikat keamanan nasional merupakan segala upaya secara cepat, bertahap, dan
terpadu dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk menciptakan stabilitas
keamanan melalui suatu sistem keamanan nasional.
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Penyelenggaraan keamanan nasional bertujuan untuk mewujudkan kondisi aman bangsa
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara fisik dan psikis setiap individu warga
negara, masyarakat, pemerintah dan negara, serta keberlangsungan pembangunan
nasional yang bebas dari segala ancaman.
Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4
Fungsi penyelenggaraan keamanan nasional adalah untuk:
a. membangun, memelihara, dan mengembangkan Sistem Keamanan Nasional
secara menyeluruh, terpadu, dan terarah;
Rapat tanggal 30 Maret 2011
5
b. mewujudkan seluruh wilayah yurisdiksi nasional sebagai satu kesatuan keamanan
nasional;
c. memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan nasional melalui tahapan
pencegahan dini, peringatan dini, penindakan dini, penanggulangan, dan
pemulihan; dan
d. menunjang dan mendukung terwujudnya perdamaian dan keamanan regional serta
internasional.
BAB III
RUANG LINGKUP KEAMANAN NASIONAL
Bagian Kesatu
Lingkup
Pasal 5
Keamanan Nasional meliputi:
a. Keamanan Insani;
b. Keamanan Publik;
c. Keamanan ke dalam; dan
d. Keamanan ke luar.
Pasal 6
Keamanan Insani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diwujudkan melalui
berbagai upaya terpadu dengan melibatkan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran
hukum warga negara, dan penegakan hukum untuk melindungi dan menghormati hak-hak
dasar kehidupan manusia serta pemenuhan kebutuhan insani demi terpeliharanya
keselamatan segenap bangsa.
Pasal 7
Keamanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diwujudkan melalui
berbagai upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindungan,
pengayoman, pelayanan masyarakat, dan penegakan hukum demi terpeliharanya
keselamatan segenap bangsa.
Pasal 8
Keamanan ke dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diwujudkan melalui
berbagai upaya pencegahan, penanggulangan, dan penegakan hukum terhadap
ancaman yang timbul di dalam negeri untuk menjaga tetap tegaknya kedaulatan dan
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Rapat tanggal 30 Maret 2011
6
Pasal 9
Keamanan ke luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diwujudkan melalui:
a. penangkalan ancaman militer dengan:
1. membangun kekuatan pertahanan negara yang melibatkan seluruh potensi
pertahanan negara;
2. menumbuhkan rasa saling percaya antarbangsa;
3. menjalin kerja sama bilateral dan multilateral di bidang pertahanan; dan
4. diplomasi serta mediasi.
b. penindakan terhadap semua bentuk ancaman militer negara lain yang
mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan wilayah.
Bagian Kedua
Status Keadaan Keamanan Nasional
Pasal 10
Status keadaan keamanan nasional berkaitan dengan status hukum tata laksana
pemerintahan yang berlaku meliputi:
a. tertib sipil;
b. darurat sipil;
c. darurat militer; dan
d. perang.
Pasal 11
Selain status keadaan keamanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
terdapat keadaan bencana yang dapat terjadi pada setiap status keadaan keamanan
nasional.
Pasal 12
Status hukum keadaan tertib sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a
diberlakukan apabila dinamika ancaman keamanan tidak berdampak luas terhadap
keselamatan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan dapat
ditanggulangi secara terpadu oleh segenap penyelenggara keamanan/instansi pemerintah
terkait dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
Status hukum keadaan darurat sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b
diberlakukan di sebagian atau seluruh wilayah nasional, apabila dinamika ancaman
keamanan berakibat pada terganggunya penegakan hukum dan ketertiban masyarakat
serta roda pemerintahan, yang tidak dapat ditanggulangi dengan cara yang dilaksanakan
pada keadaan tertib sipil.
Rapat tanggal 30 Maret 2011
7
Pasal 14
(1) Status hukum keadaan darurat militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf c diberlakukan apabila terjadi kerusuhan sosial yang disertai tindakan
anarkistis masif atau pemberontakan dan/atau separatis bersenjata, yang
mengakibatkan Pemerintah sipil tidak berfungsi dan membahayakan kedaulatan
negara, disintegrasi bangsa dan keselamatan bangsa di sebagian wilayah atau
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Pemberlakuan status hukum darurat militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
apabila keadaan tidak dapat ditanggulangi dengan cara yang dilaksanakan pada
keadaan darurat sipil.
Pasal 15
(1) Status hukum keadaan perang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d
merupakan kedaruratan yang diberlakukan secara nasional, apabila negara
terancam menghadapi kemungkinan perang dengan negara asing.
(2) Status hukum keadaan perang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan
di sebagian atau seluruh wilayah nasional.
BAB IV
ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL
Bagian Kesatu
Spektrum dan Sasaran Ancaman
Pasal 16
(1) Spektrum ancaman dimulai dari ancaman paling lunak sampai dengan ancaman
paling keras yang bersifat lokal, nasional, dan internasional dengan berbagai jenis
dan bentuknya.
(2) Sasaran ancaman terdiri atas:
a. bangsa dan negara;
b. keberlangsungan pembangunan nasional;
c. masyarakat; dan
d. insani.
Bagian Kedua
Jenis dan Bentuk Ancaman
Pasal 17
(1) Ancaman keamanan nasional di segala aspek kehidupan dikelompokkan ke dalam
jenis ancaman yang terdiri atas:
a. ancaman militer;
b. ancaman bersenjata; dan
c. ancaman tidak bersenjata.
Rapat tanggal 30 Maret 2011
8
(2) Jenis ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai bentuk
ancaman.
(3) Perkembangan bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berupa ancaman potensial dan ancaman aktual.
(4) Ancaman potensial dan ancaman aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam Keputusan Presiden.
BAB V
PENYELENGGARAAN KEAMANAN NASIONAL
Bagian Kesatu
Asas dan Prinsip
Pasal 18
Penyelenggaraan keamanan nasional berdasarkan pada asas:
a. tujuan
b. manfaat;
c. terpadu dan sinergis;
Pasal 19
Keamanan Nasional dilaksanakan selaras dengan prinsip:
a. kepentingan nasional;
b. demokrasi;
c. diplomasi;
d. hak azasi manusia;
e. ekonomi;
f. moral dan etika;
g. lingkungan hidup;
h. hukum nasional; dan
i. hukum internasional.
Bagian Kedua
Unsur dan Peran
Pasal 20
Unsur keamanan nasional terdiri atas:
1. Tingkat Pusat yang meliputi:
a. Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kementerian
Negara;
b. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);
Rapat tanggal 30 Maret 2011
9
d. Kejaksaan Agung;
e. Badan Intelijen Negara (BIN);
f. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
g. Badan Nasional Narkotika (BNN);
h. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); dan
i. Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.
2. Tingkat Provinsi yang meliputi:
a. unsur pemerintah provinsi;
b. unsur TNI di daerah provinsi;
c. unsur Polri di daerah provinsi;
d. unsur kejaksaan di daerah provinsi;
e. unsur BIN di daerah provinsi;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi;
g. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP); dan
h. unsur kedinasan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian
yang ada di daerah provinsi.
3. Tingkat Kabupaten/Kota yang meliputi:
a. unsur pemerintah kabupaten/kota;
b. unsur TNI di daerah kabupaten/kota;
c. unsur Polri di daerah kabupaten/kota;
d. unsur kejaksaan di daerah kabupaten/kota;
e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota;
f. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK); dan
g. unsur kedinasan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian
yang ada di kabupaten/kota.
4. Berbagai elemen masyarakat sesuai dengan kompetensinya.
Pasal 21
Unsur penyelenggara keamanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
berperan sebagai pelaksana penyelenggaraan keamanan nasional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
(1) Penyelenggaraan keamanan nasional melibatkan peran aktif penyelenggara
intelijen nasional.
(2) Penyelenggara intelijen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
mengembangkan sistem peringatan dini, sistem informasi, dan sistem analisis.
(3) Pengembangan sistem peringatan dini, sistem informasi, dan sistem analisis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menentukan kemungkinan
ancaman.
(4) Kemungkinan ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti
Dewan Keamanan Nasional guna perumusan kebijakan dan strategi.
Rapat tanggal 30 Maret 2011
10
Pasal 23
(1) Penyelenggara intelijen nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri
atas BIN, Badan Intelijen Strategis Pertahanan, Badan Intelijen TNI, Badan
Intelijen Kepolisian, dan institusi intelijen pemerintah lainnya.
(2) Kepala BIN sebagai unsur utama penyelenggara sistem intelijen nasional.
(3) Penyelenggara intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan
kerja sama dengan negara lain melalui wadah formal atau informal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Pengelolaan
Pasal 24
(1) Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem keamanan
nasional.
(2) Presiden menetapkan kebijakan dan strategi keamanan nasional, baik di dalam
maupun di luar negeri.
(3) Dalam menetapkan kebijakan dan strategi keamanan nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Presiden dibantu oleh anggota Dewan Keamanan
Nasional.
(4) Dewan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh
Presiden, Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional dijabat oleh Wakil Presiden,
dan Ketua Harian Dewan Keamanan Nasional dijabat oleh Pejabat Negara
setingkat Menteri yang ditunjuk oleh Presiden dengan keanggotaan terdiri atas
anggota tetap dan anggota tidak tetap.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tata kerja anggota Dewan
Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
Peraturan Presiden.
Pasal 25
Dewan Keamanan Nasional mempunyai tugas:
a. merumuskan ketetapan kebijakan dan strategi keamanan nasional;
b. menilai dan menetapkan kondisi keamanan nasional sesuai dengan eskalasi
ancaman;
c. menetapkan unsur utama dan unsur pendukung penyelenggaran keamanan
nasional sesuai dengan eskalasi ancaman.
d. mengendalikan penyelenggaraan keamanan nasional;
e. menelaah dan menilai risiko dari kebijakan dan strategi yang ditetapkan; dan
f. menelaah dan menilai kemampuan dukungan sumber daya bagi penyelenggaraan
keamanan nasional.
Rapat tanggal 30 Maret 2011
11
Pasal 26
(1) Dewan Keamanan Nasional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu
oleh Sekretariat Jenderal.
(2) Sekretariat Jenderal Dewan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, susunan organisasi, dan tata kerja
Sekretariat Jenderal Dewan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal 27
(1) Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan
pertahanan negara berdasarkan kebijakan dan strategi keamanan nasional.
(2) Kebijakan penyelenggaraan pertahanan memuat arah, tujuan, sarana dan cara
penyelenggaraan pertahanan negara untuk dipedomani oleh setiap unsur yang
terlibat.
(3) Menteri Pertahanan bekerjasama dengan pimpinan Kementerian dan Lembaga
Pemerintah Non Kementerian dalam menyelenggarakan pertahanan negara.
Pasal 28
(1) Menteri-menteri selain Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan dan strategi
sesuai fungsi kementerian masing-masing untuk mendukung penyelenggaraan
keamanan nasional berdasarkan kebijakan dan strategi keamanan nasional.
(2) Kebijakan Menteri-menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah,
tujuan, sarana dan cara penyelenggaraan untuk dipedomani oleh semua unsur
yang terkait.
Pasal 29
Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian menetapkan kebijakan
penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi masing-masing untuk
mendukung penyelenggaraan keamanan nasional berdasarkan kebijakan dan strategi
keamanan nasional.
Pasal 30
(1) Panglima TNI menetapkan dan melaksanakan kebijakan operasional dan strategi
militer berdasarkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pertahanan negara
dalam rangka pelaksanaan keamanan nasional.
(2) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menetapkan dan
melaksanakan kebijakan dan strategi penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang
meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan,
pelayanan, pengayoman, dan penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan
keamanan nasional.
Rapat tanggal 30 Maret 2011
12
(3) Kepala BIN menetapkan kebijakan dan strategi intelijen negara dalam
pendeteksian, pengelolaan sumber ancaman dan kesimpulan ancaman terhadap
keamanan nasional yang perlu ditanggulangi secara lintas sektoral dan terpadu
berdasarkan kebijakan dan strategi keamanan nasional.
Pasal 31
Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan
tata pemerintahan di daerah yang mendukung penyelenggaraan keamanan nasional
berdasarkan kebijakan dan strategi keamanan nasional.
Pasal 32
(1) Dalam memelihara dan menjaga keamanan umum dan ketertiban umum pada
status hukum keadaan tertib sipil, dan status hukum keadaan darurat sipil sesuai
kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,
Gubernur membentuk Forum Koordinasi Keamanan Nasional Daerah Provinsi yang
terdiri dari Pimpinan TNI tertinggi di daerah provinsi, Kepala Kepolisian di daerah,
Kepala Kejaksaan Tinggi, Kaposwil BIN di daerah provinsi, Kepala BPBD, dan
Kepala BNNP.
(2) Gubernur sebagai Ketua Forum Koordinasi Keamanan Nasional Daerah Provinsi.
(3) Forum Koordinasi Keamanan Nasional Daerah Provinsi terdiri dari anggota tetap
dan tidak tetap.
(4) Anggota tetap terdiri dari Wakil Gubernur, Pimpinan TNI tertinggi di daerah, Kepala
Kepolisian di daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi di daerah, Kaposwil BIN di daerah
Provinsi, Kepala BPBD Provinsi, dan Kepala BNNP.
(5) Anggota tidak tetap terdiri dari kepala dinas provinsi, kepala instansi vertikal dan
berbagai elemen masyarakat sesuai kebutuhan dan eskalasi ancaman yang
dihadapi.
Pasal 33
(1) Dalam hal memelihara dan menjaga keamanan umum dan ketertiban umum dalam
status hukum keadaan tertib sipil, dan status hukum keadaan darurat sipil sesuai
kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,
Bupati/Walikota membentuk Forum Koordinasi Keamanan Nasional Daerah
Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pimpinan TNI di Daerah Kabupaten/Kota,
Pimpinan Polri di daerah Kabupaten/Kota, Kepala Kejaksaan Negeri di daerah
Kabupaten/Kota, Kepala BPBD Kabupaten/Kota, dan Kepala BNNK.
(2) Bupati/Walikota sebagai Ketua Forum Koordinasi Keamanan Nasional Daerah
Kabupaten/Kota.
(3) Forum Koordinasi Keamanan Nasional Kabupaten/Kota terdiri dari anggota tetap
dan tidak tetap.
Rapat tanggal 30 Maret 2011
13
(4) Anggota tetap terdiri dari Wakil Bupati/Walikota, Pimpinan TNI tertinggi di daerah,
Kepala Kepolisian di daerah, Kepala Kejaksaan Negeri di daerah, Kepala BPBD
Kabupaten/Kota, dan Kepala BNNK.
(5) Anggota tidak tetap terdiri atas unsur-unsur TNI di daerah, unsur-unsur Polri di
daerah, unsur-unsur Kejaksaan, unsur-unsur Pemerintah Kabupaten/Kota dan
berbagai elemen masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan eskalasi ancaman;
Bagian Keempat
Pelaksanaan
Pasal 34
(1) Presiden berwenang dan bertanggung jawab atas pengerahan unsur
penyelenggara keamanan nasional.
(2) Presiden dalam penyelenggaraan Keamanan Nasional dapat mengerahkan unsur
TNI untuk menangulangi ancaman bersenjata pada keadaan tertib sipil sesuai
eskalasi dan keadaan bencana.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengerahan unsur TNI untuk menanggulangi
ancaman bersenjata pada keadaan tertib sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 35
(1) Pelibatan unsur keamanan nasional dalam sistem keamanan nasional meliputi
unsur utama dan unsur pendukung.
(2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur keamanan
nasional yang terkait dan bertanggung jawab langsung di dalam menanggulangi
jenis dan bentuk ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
(3) Unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberi
bantuan guna mendukung kebutuhan unsur utama di dalam menanggulangi jenis
dan bentuk ancaman yang sedang dihadapi.
(4) Setiap Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian memberikan
bantuan sesuai fungsinya kepada unsur utama dalam penyelenggaraan keamanan
nasional.
(5) Penentuan unsur utama dan unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disesuaikan dengan spektrum, jenis, dan bentuk ancaman.
(6) Penentuan unsur utama dan unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) ditetapkan oleh Presiden.
Rapat tanggal 30 Maret 2011
14
Pasal 36
(1) Masyarakat dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan keamanan nasional.
(2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghadapi
ancaman militer diselenggarakan melalui Komponen Cadangan dan Komponen
Pendukung.
(3) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghadapi
ancaman bersenjata membantu unsur utama dalam memberikan informasi yang
dibutuhkan.
(4) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghadapi
ancaman tidak bersenjata membantu unsur utama sesuai kebutuhan dan
kemampuan.
Pasal 37
Pencegahan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan oleh
seluruh unsur keamanan nasional sesuai fungsi masing-masing melalui:
a. penyusunan daftar permasalahan yang dihadapi, dilengkapi dengan langkahlangkah
penyelesaian yang pernah dilakukan oleh setiap unsur keamanan
nasional;
b. daftar permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan kepada
Dewan Keamanan Nasional; dan
c. pembuatan rencana kontinjensi sesuai tataran kewenangan sebagai pedoman
dalam melaksanakan tindakan pencegahan dini terhadap berbagai jenis dan
bentuk ancaman yang dihadapi oleh setiap unsur keamanan nasional.
Pasal 38
Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disampaikan kepada
Presiden oleh Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional berdasarkan masukkan
dari Badan Intelijen Negara sebagai unsur utama dibantu oleh seluruh Penyelenggara
Intelijen Nasional.
Pasal 39
(1) Penindakan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terhadap berbagai
jenis ancaman keamanan nasional dilaksanakan oleh unsur keamanan nasional
yang terkait langsung sebagai unsur utama didukung dan diperkuat oleh unsur
keamanan nasional yang tidak terkait langsung sebagai unsur pendukung.
(2) Penindakan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
a. mencegah meningkat dan meluasnya intensitas ancaman yang diperkirakan
dapat mengakibatkan terjadinya korban dan kerugian yang lebih besar;
Rapat tanggal 30 Maret 2011
15
b. mencegah campur tangan pihak asing yang dapat merugikan keamanan
nasional; dan
c. mengembalikan kondisi keadaan menjadi tertib sipil dan stabil dengan
melaksanakan tindakan represif dan kuratif secara terukur.
Pasal 40
Penanggulangan ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan
berdasarkan Keputusan Presiden atas saran Dewan Keamanan Nasional sesuai dengan
tugas dan fungsi Kementerian, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan Lembaga Pemerintah
Non Kementerian.
Pasal 41
Pemulihan terhadap kerusakan akibat penanggulangan ancaman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Bagian Kelima
Penanggulangan Ancaman Keamanan di Laut
Pasal 42
(1) Penanggulangan ancaman keamanan di laut dilaksanakan oleh TNI dalam hal ini
TNI AL dan Instansi yang memiliki otoritas penyelenggaraan keamanan di laut.
(2) Penentuan instansi yang memiliki penyelenggaraan keamanan di laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keenam
Tugas Perbantuan Internasional
Pasal 43
(1) Pelaksanaan tugas unsur keamanan nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 dalam kegiatan internasional ditetapkan oleh Presiden atas pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Kegiatan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. peran serta dalam misi perdamaian dibawah mandat Perserikatan Bangsa
Bangsa (PBB) dan Association of South East Asian Nation (ASEAN); dan
b. peran serta misi kemanusiaan kepada negara lain.
(3) Penetapan kegiatan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyebutkan jangka waktu, kekuatan dan kemampuan, serta tugas yang akan
dilakukan.
Rapat tanggal 30 Maret 2011
16
Bagian Ketujuh
Penanggulangan Ancaman Pada Status Hukum Keadaan Tertib Sipil
Pasal 44
(1) Penanggulangan ancaman sesuai bentuknya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (3) oleh unsur utama dan pendukung dilaksanakan secara terpadu.
(2) Penanggulangan ancaman potensial dan aktual sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (4) oleh unsur penyelenggara keamanan nasional dilaksanakan
secara terpadu.
(3) Dalam pelaksanaan penanggulangan ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), unsur utama penyelenggara keamanan nasional membuat
prosedur operasi tetap untuk kecepatan bertindak dan mencegah berkembangnya
eskalasi ancaman.
(4) Dalam pelaksanaan penanggulangan ancaman potensial dan aktual sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk satuan tugas gabungan.
(5) Pembentukan satuan tugas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan oleh Presiden.
Bagian Kedelapan
Penanggulangan Ancaman Pada Status Hukum Keadaan Darurat Sipil
Pasal 45
(1) Presiden menyatakan sebagian atau seluruh wilayah negara dalam Status Darurat
Sipil dalam menghadapi bahaya yang mengakibatkan terganggunya sebagian atau
seluruh fungsi pemerintahan, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, yang
tidak dapat ditanggulangi oleh fungsi pemerintahan tertib sipil.
(2) Pemerintah daerah bersama-sama dengan forum koordinasi keamanan nasional di
daerah dapat mengajukan saran kepada Presiden tentang penetapan daerahnya
dalam keadaan status keadaan darurat sipil yang dilengkapi dengan alasanalasannya.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 46
Penguasa darurat sipil daerah bersama komando satuan tugas gabungan terpadu
berdasarkan saran Ketua Koordinator Intelijen Nasional dan Forum Koordinasi Keamanan
Nasional di daerah menetapkan pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, komando,
dan kendali penanggulangan terhadap ancaman di daerah sesuai dengan perkembangan
tingkat kerawanan.
Rapat tanggal 30 Maret 2011
17
Bagian Kesembilan
Penanggulangan Ancaman Pada Status Hukum Keadaan Darurat Militer
Pasal 47
(1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan sebagian atau seluruh wilayah
Negara dalam Status Hukum Keadaan Darurat Militer dalam menghadapi ancaman
yang berdampak terhadap keselamatan bangsa dan mengakibatkan fungsi-fungsi
pemerintahan tidak berjalan serta tidak dapat ditangani oleh fungsi pemerintahan
tertib sipil.
(2) Penguasa darurat sipil daerah bersama-sama dengan forum koordinasi keamanan
nasional daerah dan DPRD dapat mengajukan saran kepada Presiden tentang
penetapan daerah menjadi status hukum keadaan darurat militer.
(3) Dalam menghadapi ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komandan
satuan gabungan terpadu yang ditunjuk merupakan penguasa darurat militer
daerah.
(4) Dalam penyelenggaraan darurat militer seluruh elemen masyarakat harus
mendukung sesuai kompetensinya.
Pasal 48
Penguasa darurat militer berdasarkan saran Ketua Koordinator Intelijen Nasional dan
Forum Koordinasi Keamanan Nasional di daerah menetapkan pembagian tugas,
tanggung jawab, wewenang, komando, dan kendali penanggulangan terhadap ancaman
di daerah sesuai dengan perkembangan tingkat kerawanan.
Bagian Kesepuluh
Penanggulangan Ancaman Pada Status Hukum Keadaan Perang
Pasal 49
(1) Presiden menyatakan perang kepada negara lain dengan persetujuan DPR apabila
nyata-nyata telah mendapatkan ancaman militer dari Negara lain tersebut setelah
upaya penyelesaian dengan cara-cara damai dan diplomasi mengalami jalan buntu
dan atau kegagalan.
(2) Setelah pernyataan perang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden
menyatakan seluruh atau sebagian negara dalam keadaan perang.
(3) Dalam hal keadaan perang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden
memegang kekuasaan tertinggi selaku penguasa perang pusat yang dalam
pelaksanaannya dibantu oleh Dewan Keamanan Nasional.
(4) Penguasa perang pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk Panglima
Komando Gabungan sebagai Panglima Mandala Operasi dan penguasa perang
daerah.
Rapat tanggal 30 Maret 2011
18
(5) Seluruh kekuatan TNI dan kekuatan nasional lainnya digunakan untuk perang
melalui mobilisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesebelas
Penanggulangan Keadaan Bencana
Pasal 50
(1) Penetapan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai
dengan skala bencana.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala nasional dilakukan
oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh Gubernur, dan skala kabupaten/kota
dilakukan oleh bupati/walikota.
(3) Tugas, tanggungjawab, dan wewenang manajemen penanggulangan bencana
pada kondisi status bencana nasional berada pada BNPB.
(4) Tugas, tanggungjawab, dan wewenang manajemen penanggulangan bencana
pada kondisi status bencana daerah berada pada BPBD.
Pasal 51
BNPB dibantu BPBD membentuk Komando satuan tugas gabungan terpadu
penanggulangan bencana dan membuat rencana kontinjensi, rencana operasi, Prosedur
Operasi Tetap, dan rencana latihan.
Pasal 52
(1) Bantuan kemanusiaan dalam penanggulangan bencana yang diberikan oleh
negara asing, baik bantuan militer maupun non militer, organisasi internasional,
lembaga swadaya masyarakat, donatur dan relawan diproses setelah mendapat ijin
dari Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai
berikut:
a. bantuan dari militer asing di bawah kendali operasional dan koordinasi TNI;
b. bantuan non militer di bawah kendali operasional dan koordinasi
Kementerian terkait, dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
c. bantuan dari organisasi internasional, donatur, relawan, dan lembaga
swadaya masyarakat di bawah kendali operasional dan koordinasi
BNPB; dan
d. bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di bawah
kendali operasional dan koordinasi Dan Satgas Penanggulangan Bencana.
Rapat tanggal 30 Maret 2011
19
Bagian Keduabelas
Tataran Kewenangan Komando dan Kendali
Pasal 53
(1) Komando dan kendali penyelenggaraan keamanan nasional :
a. Komando dan kendali tingkat nasional di tangan Presiden;
b. Komando dan kendali tingkat strategi di tangan pemimpin Kementerian,
Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala BNPB dan
pemimpin Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
c. Komando dan kendali tingkat operasional di tangan Panglima/Komandan
Satuan Gabungan Terpadu; dan
d. Komando dan kendali tingkat taktis di tangan Komandan Satuan Taktis.
(2) Tataran kewenangan Komando kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab secara hirarkis dan terkait.
Bagian Ketigabelas
Pengawasan
Pasal 54
Pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Keamanan Nasional dilakukan secara
berlapis melalui suatu mekanisme pengawasan konsentrik sesuai dengan kaidah
pengamanan demokratis yang meliputi:
a. Pengawasan melekat;
b. Pengawasan eksekutif;
c. Pengawasan legislatif;
d. Pengawasan publik; dan
e. Pengawasan penggunaan kuasa khusus.
Bagian Keempatbelas
Pembiayaan
Pasal 55
(1) Pelaksanaan tugas pelibatan sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan
keamanan nasional, administrasi dan logistik menjadi tanggung jawab unsur
utama.
(2) Pelaksanaan dukungan administrasi dan logistik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non
Kementerian sebagai penanggung jawab fungsi.
Rapat tanggal 30 Maret 2011
20
Pasal 56
(1) Biaya penyelenggaraan keamanan nasional dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber-sumber lain yang
diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Sumber-sumber lain untuk membiayai penyelenggaraan keamanan nasional hanya
dimungkinkan untuk penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam undangundang
ini.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57
(1) Dewan Keamanan Nasional bersifat kelembagaan dibentuk paling lambat 6 (enam)
bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
(2) Sebelum terbentuknya Dewan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam kurun waktu yang ditentukan, untuk sementara tugas-tugas Dewan
Keamanan Nasional dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum
dan Keamanan.
(3) Sekretariat Jenderal Dewan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2) merupakan validasi Dewan Ketahanan Nasional.
Pasal 58
(1) Forum Koordinasi Keamanan Provinsi dan Sekretaris Forum Koordinasi Keamanan
Nasional Provinsi sudah dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
terbentuknya Dewan Keamanan Nasional.
(2) Forum Koordinasi Keamanan Kabupaten/Kota dan Sekretaris Forum Koordinasi
Keamanan Kabupaten/Kota sudah dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah terbentuknya Forum Koordinasi Keamanan Nasional Provinsi.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59
(1) Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan Keamanan Nasional yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
(2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 15 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4169) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Rapat tanggal 30 Maret 2011
21
Pasal 60
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ………………...... 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ………………
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN …… NOMOR ………


- download uu (undang-undang) Kamnas (Keamnanan Nasional)
- draft ruu kamnas.pdf. docx
- sosialisasi undang-undang kamnas
- ruu kamnas yang tidak manusiawi
- kamnas melahirkan rezim represif/rezim pembunuh rakyat dan mahasiswa
- download/unduh ruu kamnas
- Naskah_RUU_Keamanan_Nasional_30Mar11
- RUU Kamnas Kriminalisasi Wartawan
- Tolak RUU Kamnas
- Pembahasan RUU Kamnas Dilanjutkan Tahun
- Pemerintah Diminta Segera Tarik Draf RUU Kamnas
- RUU Kamnas Perlu Dikaji Ulang
- draft ruu kamnas download
- berita kamnas uu kamnas rancangan undang undang kamnas
- RUU Kamnas Berbahaya
- Mahasiswa,Rakyat dan Pemuda Tolak RUU Kamnas sekarang juga.
- ruu kamnas = sama dengan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)
- hati-hati ruu kamnas
- ruu kamnas = anti demoksrasi
- ruu kamnas bungkam demokrasi/menyampaikan aspirasi
- demi rakyat ,dpr/dprd harus tolak ruu kamnas.

Facebook Comments

0 komentator:

Poskan Komentar

Mohon Ma'af untuk tidak berkomentar yang mengangung SPAM. Silahkan berkomentar sebagai masukan untuk kami. Komentar anda sangat berarti, untuk kemajuan blog ini.
>>> Terimakasih anda telah mengungjungi blog AHMAD MUHIBULLAH/CP:087828150515, Jangan Lupa mampir lagi yahhh <<<