Rabu, 10 Oktober 2012

Pernyataan Sikap Selamatkan KPK - KOMANDO (KONSOLIDASI MAHASISWA NASIONAL INDONESIA)


SELAMATKAN KPK BUKAN HANYA SIMULATOR SIM TAPI KASUS CENTURY, HAMBALANG DAN KASUS-KASUS LAINNYA YANG DIBUAT OLEH TRIAS POLITIKA (EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN YUDIKATIF)
YANG BERMUARA PADA KEKERASAN POLISI

Persetrturuan antara Polisi dan KPK yang terjadi beberapa bulan ini telah dijawab oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan lima poin yakni :

  1. Penanganan hukum dugaan korupsi Simulator SIM ditangani KPK dan tidak pecah. Polri menangani kasus kasus perbendaharaan lain yang tidak terkait langsung.
  2. Proses hukum yg dilakukan POLRI terhadap Kompol Novel Baswedan saya pandang tidak tepat baik dari segi timing maupun caranya.
  3. Perselisihan yang menyangkut waktu penugasan penyidik Polri yang bertugas di KPK akan diatur dalam peraturan Pemerintah, dan teknis pelkasaanaan juga akan diatur dalam MOU antara KPK dan Polri.
  4. Rencana revisi UU KPK, saya pandang kurang tepat untuk dilakukan sekarang ini. Lebih baik kita tingkatkan sinergi dan upaya pemberantasan korupsi.
  5. Saya berharap agar KPK dan Polri dapat memperbaharui MOU-nya dan kemudian dipatuhi dan dijalankan, dilakukan sinergi sehingga peristiwa seperti ini tidak terus berulang di masa depan. Saya mencatat banyak peristiwa di masa lalu yang baik antara Polri dan KPK. Contohnya kerja sama mencari dan menukan tersangka korupsi yang kabur ke luar Negeri dengan baik sinerginya dan kerjasamanya.

Apabila dikaji lebih jauh point demi point pidato SBY beberapa waktu yang lalu pidato tersebut lebih mencerminkan pencitraan dan untuk menyenangkan publik semata, Pidato tersebut jelas tidak mempunyai kepastian hukum tetap hanya berdasar kepada tanggapan POLITIK. Telah dijabarkan Dalam Point 1 jelas menegaskan bahwa KPK hanya diberi kewenangan menangani kasus SIULATOR SIM tidak untuk kasus yang lainnya, sedangkan kasus KORUPSI ditubuh POLRI tidak mungkin hanya kasus simulator SIM masih banyak yg lainnya bagaimana dengan rekening gendut?? Apa kabar dengan pengadaan barang dan jasa lainnya dtubuh POLRI jika terindikasi terjadi tindak korupsi??. Lantas bagaimana nasib penyidik KPK yg menangani kasus Simulator SIM? Pernyataan SBY hanya pernyataan himbauan semata tidak menjamin keselamatan Penyidik KPK yg menangani kasus simulator SIM dan ini merupakan intervensi secara psikologis dana dipastikan kerja penyidikpun tidak maksimal karena dbayang-bayangi dengan keselamatannya dan keluarganya. Begitupun dengan niatan DPR yg menginginkan merevisi UU KPK dimana kewenangan KPK akan diamputasi (kewenangan penyadapan, kewenangan penuntutan, dll), sebagaimana kita ketahui sebagian besar kasus korupsi dinegeri ini dilakukan oleh para anggota DPR, dan tidak menutup kemungkinan masih banyak kasus-kasus korupsi lainya yg melibatkan anggota DPR lainnya yg belum terungkap. Dan juga bagaimana sikap POLRI yg saat ini sangat senang untuk mengkriminalisasi hal hal yang tidak masuk akal, terbukti dengan adanya pembubaran Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia di Cirebon, penyerangan terhadap aksi protes mahasiswa di Cianjur dan Serang, serta kini Polisi mencoba megkriminalisasi KPK dengan penyerbuan puluhan aparat polisi ke KPK, dan sampai kapan Polri hanya menjadi benteng bagi kepentingan kepentingan busuk di Negeri ini? Tengok saja perebutan tanah tanah adat, penembakan dan penganiayaan warga sipil untuk menyelamatkan investasi asing dan ketika hal itu terjadi Sby diam seribu bahasa dan terkesan masa bodoh.

Berdasarkan penjabaran diatas bahwa sudah sangat jelas pemerintahan SBY – BOEDIONO sudah dengan tegas mengkerdilkan KPK sebagai intitusi penegak hukum dbidang korupsi. Hal ini jelas Pemerintah Sby-Boediono serta Lembaga Legislatif DPR/MPR telah berkhianat terhadap Eksistensi Proklamasi kemerdekaan Indonesia, Pembukaan UUD 1945 dan PANCASILA sebagai dasar negara kita, begitupun DPR hingga saat ini belum menunjukan kinerjanya secara baik, produk UU yg dhasilkan dg kualitas yg tidak begitu baik terbukti dengan mudahnya dipatahkan dalam uji materi diMK, kelakuan anggota DPR yg begitu menjijikan (Korupsi, skandal asusila, dll). Maka dari itu dengan tegas pula kita menuntut beberapa hal diantaranya :

  1. Perkuat kewenangan KPK untuk melakukan pemberantasan KORUPSI dinegeri ini
  2. Copot KAPOLRI Timur Pradopo
  3. Menuntut mundur pemerintahan SBY – BOEDIONO
  4. Cabut Mandat DPR – MPR

KOMANDO
(KONSOLIDASI MAHASISWA NASIONAL INDONESIA)
 

Facebook Comments

0 komentator:

Poskan Komentar

Mohon Ma'af untuk tidak berkomentar yang mengangung SPAM. Silahkan berkomentar sebagai masukan untuk kami. Komentar anda sangat berarti, untuk kemajuan blog ini.
>>> Terimakasih anda telah mengungjungi blog AHMAD MUHIBULLAH/CP:087828150515, Jangan Lupa mampir lagi yahhh <<<