Rabu, 06 Februari 2013

Media Indonesia - Yudhoyono bukan Presiden Partai


Yudhoyono bukan Presiden Partai (Part 1)

Yudhoyono bukan Presiden Partai (Part 2)

KISRUH di internal Partai Demokrat mulai masuk ke wilayah pemerintahan.

Para menteri asal partai yang kelahirannya dibidani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pun terseret ke pusaran kisruh dengan meminta Yudhoyono turun gunung.

Pemicunya ialah hasil survei Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas Demokrat cuma 8,3%. Capaian itu jauh jika dibandingkan dengan perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2009 yang mencapai 20,85%.

Para menteri itu kian gusar dengan kepemimpinan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang mereka nilai membuat elektabilitas partai terjun bebas. Beberapa gubernur dari Partai Demokrat pun ikut angkat bicara.

EE Mangindaan, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Menteri Perhubungan, mengusulkan kongres luar biasa digelar untuk melengserkan Anas. Jero Wacik, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mengharapkan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyelesaikan masalah yang mendera partai.

Ujung-ujungnya mereka meminta Yudhoyono, yang sedang sibuk menjalankan tugas sebagai Presiden RI, mengambil alih komando partai. Suara-suara itu pun didengar Yudhoyono yang sedang berada di Arab Saudi.

Kepada pers yang berada dalam rombongan kunjungannya, Kepala Negara mengakui sedang mempertimbangkan apakah bakal mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat atau tidak. Pada kesempatan itu Presiden juga menyelipkan pesan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera memberikan konklusi dan menuntaskan kasus-kasus yang menimpa kader Partai Demokrat, termasuk menegaskan status Anas, tersangka atau bukan.

Pernyataan Yudhoyono itu sungguh mengejutkan karena dikemukakan ketika ia sedang mengemban tugas negara sebagai presiden. Kian mengagetkan karena sebelumnya Yudhoyono sebagai presiden memerintahkan para menteri dan kepala daerah agar fokus bekerja untuk rakyat, melayani publik, dan bukan melayani partai.

Maka, ketika Presiden menanggapi keluhan anak buahnya dari Partai Demokrat, berarti ia telah mengingkari perintahnya sendiri. Mestinya, Yudhoyono menegur para menteri asal Partai Demokrat yang justru malah fokus memikirkan partai ketimbang rakyat.

Menjadi pertanyaan pula, mengapa Yudhoyono tidak menyelesaikan masalah Partai Demokrat sejak dulu? Mengapa baru menyelesaikan persoalan di ujung masa pemerintahannya, ketika dia harus berkonsentrasi penuh mengurus rakyat?

Makin mengherankan saat Yudhoyono sampai meminta KPK, yang seharusnya bebas dari intervensi, segera membuat konklusi atas kasus yang melibatkan kader Partai Demokrat. Pernyataan itu mengindikasikan hukum hendak dijadikan alat kekuasaan.

Seorang presiden mestinya tampil sebagai negarawan. Apalagi, kini rakyat yang dirundung banyak masalah merindukan sosok negarawan yang mampu menawarkan solusi. Rakyat ingin loyalitas Yudhoyono kepada Partai Demokrat berakhir saat berbenturan dengan loyalitas kepada negara.

Bangsa ini butuh teladan yang baik. Karena itu, Presiden Yudhoyono seharusnya menolak melibatkan diri dalam pusaran krisis Partai Demokrat.

Ia harus menjadi orang yang pertama kali memberikan teladan bagaimana seharusnya seorang pemimpin mengurus rakyatnya. (metrotvnews)

Facebook Comments

0 komentator:

Poskan Komentar

Mohon Ma'af untuk tidak berkomentar yang mengangung SPAM. Silahkan berkomentar sebagai masukan untuk kami. Komentar anda sangat berarti, untuk kemajuan blog ini.
>>> Terimakasih anda telah mengungjungi blog AHMAD MUHIBULLAH/CP:087828150515, Jangan Lupa mampir lagi yahhh <<<