Jumat, 01 Februari 2013

PETISI 28 MENDOBRAK TIRANI HUKUM


Petisi 28 menyerahkan bukti - bukti keterlibatan Wapres Boediono dalam kasus BLBI yang merugikan negara sebesar 18 trilyun lebih Kejaksaan Agung, dalam kasus ini petisi 28 merasa ada yang janggal dalam penegakan hukum di Indonesia. Fakta persidangan di tingkat Mahkamah Agung menyatakan Wapres Boediono (direktur BI) ikut terlibat membuat kebijakan BI untuk mengucurkan dana kepada beberapa Bank yang mempunyai saldo negative untuk kliring debet.

3 dari 7 Direktur (sekarang Direksi) sudah di vonis di pengadilan 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 20 jt, padahal dalam kasus ini keputusan diambil bersama-sama (kolektif kolegial) seharusnya Boediono juga menjadi tersangka, kenyataanya Boediono sekalipun belum pernah diperiksa oleh Kejaksaan Agung.(aktualtv)
==========================================

Petisi 28 Datangi Kejagung Desak Usut Boediono Dalam Kasus BLBI

Ahmad menambahkan, bahwa Boediono tidak hanya terlibat dalam rapat direksi Bank Indonesia Tanggal 15 dan 20 Agustus 1997 namun juga secara khusus menjadi aktor utama.
Jakarta, Aktual.co — Tim kuasa hukum Petisi 28, Ahmad Suryono mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera melanjutkan proses hukum terhadap kasus mega skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atas keterlibatan Wakil Presiden Boedinono seperti yang terlampir dalam putusan Mahkamah Agung (MA) No. 977.K/PID/2004; 979.K/PID/2004 DAN 981.K/PID/2004.

Ahmad mengatakan bahwa vonis kasasi Mahkamah Agung tersebut secara jelas memperlihatkan keterlibatan Boediono dalam mega skandal yang telah merugikan negara sebesar Rp20 triliun tersebut.

"Vonis tersebut menghukum Heru Soepraptomo, Hendrobudiyanto dan Paul Soetopo masing pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp20 juta atas tuduhan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berlanjut. Namun aneh karena Boediono hingga sekarang tidak pernah diproses," ungkap Ahmad di Gedung Bundar JAM Pidsus Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (31/1).

Ahmad menambahkan, bahwa Boediono tidak hanya terlibat dalam rapat direksi Bank Indonesia Tanggal 15 dan 20 Agustus 1997 namun juga secara khusus menjadi aktor utama dalam peristiwa hukum tanggal 21 Agustus 1997 pada saat Boediono dan Paul Soetopo memberikan disposisi tertulis untuk memberikan fasilitas overdraft kepada PT. Bank Harapan Sentosa, Bank Nusa Internasional dan Bank Nasional.

"Menurut MA itu sudah sangat jelas pada putusan 981 yang menghukum Paul Soetopo dengan vonis penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp20 juta, tapi kenapa Boedino tidak terseret juga. Padahal vonis tersebut melibatkan Boediono dan Paul Soetopo, lalu tindakan korupsi bersama sama itu dengan siapa? Dengan hantu?" tutup Ahmad.

Facebook Comments

0 komentator:

Poskan Komentar

Mohon Ma'af untuk tidak berkomentar yang mengangung SPAM. Silahkan berkomentar sebagai masukan untuk kami. Komentar anda sangat berarti, untuk kemajuan blog ini.
>>> Terimakasih anda telah mengungjungi blog AHMAD MUHIBULLAH/CP:087828150515, Jangan Lupa mampir lagi yahhh <<<