Kamis, 25 April 2013

DISAAT PEMERINTAH AKAN MENAIKAN BBM

DISAAT PEMERINTAH 
AKAN MENAIKAN BBM
TAPI INI ADALAH RAPORT PEMERINTAHAN HARI INI
===================================

Apa pun rencana yang akan dilakukan pemerintahan sby dengan “menteri keuangan”, Menteri keuangan adalah jabatan setingkat dibawah Presiden, baik dalam kiprah Internasional maupun eksekutor kebijakan ekonomi nasional.

Sebelum presiden mengambil keputusan terkait perjanjian Internasional, maka menteri keuangan mendahului seluruh prosesnya. Dalam G20 dimana Indonesia merupakan salah satu anggotanya dilakukan G20 Financial Ministrial Meeting, dalam APEC yang juga Indonesia anggota dilakukan Financial Ministrial Meeting dna Senior Official Meeting (SOM) yang diikuti oleh menteri perdagangan dan keuangan. Demikian pula di dalam ASEAN, dan perjanjian bilateral lainnya. Dengan demikian tangan BESAN PRESIDEN sangat efektif, khususnya menyongsong APEC Oktober 2013 dan WTO Desember 2013 di Bali.

Seluruh keputusan liberalisasi perdagangan yang diadopsi ke dalam peraturan perundangan nasional, dieksekusi oleh menteri keuangan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan. Menteri keuanganlah yang menetapkan berapa tarif impor hasil pertanian, pangan, holtilkultura dan berbagai barang lainnya. Menteri keuangalah yang menetapkan utang luar negeri, surat utang dan lain sebagainya. Menteri keuanganlah yang menetapkan keputusan divestasi perusahaan asing, bailout sebuah bank.

Kementrian keuangan adalah lembaga Super Body sebagai BAPPENAS tempo dulu.
Pemerintahan terhadap kelola SDA.

Seluas 42 juta ha dikuasai perusahaan tambang (KK, KP, IUP dll), Seluas 95 juta ha telah dikuasi perusahaan migas (PSC). Seluas 32 juta ha jatuh ke perusahaan perkebunan (HPH, HTI, HPL). Seluas 9 juta ha hanya untuk HGU sawit. Total lahan kita semuanya yg jatuh ke tangan asing & antek anteknya mencapai 173 juta ha,. Berapa luas Indonesia? 195 juta ha, Jadi tanah yg dikuasai Imperialisme & antek2nya setara dengan 93 % luas daratan Indonesia. HUKUM INI HARUS DITAATI ?

Dibawah UU keuangan, 65-70 % perbankan nasional dikuasi asing. 95% keuangan pertambangan mineral dikuasai asing, 75% keuangan pertambangan batubara dikuasasi asing. Mayoritas keuangan perkebunan, kehutanan dikontrol asing. 95% sektor keuangan asuransi dikuasai asing.

Utang luar negeri membumbung tinggi. Mencapai Rp. 2000 triliun lebih. Utang Sasta 1000 triliun lebih. Indonesia tempat yang paling empuk utk mengeruk bunga, premi. Perdagangan telah dikuasai asing, ritel-ritel asing tumbuh bagaikan jamur di musim hujan.

Sebanyak 65% bahan pangan diimpor. Pertanian jatuh ke tangang asing, tanah rakyat dirampas semena-mena. Pertanian dikontrol asing dari hulu sampai ke hilir. Petani tidak lagi dapat memproduksi bibit, karena paten benih telah jatuh ke tangan asing. Petani yg mencoba memproduksi bibit dipenjarakan secara semena mena. ?

Dibawah peraturan buatan SBY dan DPR perampokan uang rakyat yg dilakukan oleh Birokrasi negara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), APBN kita senilai 1700 triliun lebih, telah habis dibagi-bagikan untuk Presiden, gubernur, bupati, walikota, DPR, DPRD, dan elite penyelengara pemerintahan pada seluruh tingkatan.

Lihat semua UU yang lahir di era SBY semuanya dibiayai dengan pinjaman luar negeri. UU, peraturan, kebijakan, di "KARUNGI" lalu dijadikan proposal untuk dijual ke asing (lihat website Worl Bank dan Asian Development Bank bagaimana kedua lembaga tersebut membiayai peraturan agar modal asing dapat leluasa mengeruk kekayaan indonesia).

Bagaimana dengan semua UU, Peraturan, dibuat berdasarkan pesanan pemodal ?. Biaya pembuatan satu UU mencapai miliran rupiah, pemilik modal yang punya uang dapat memesan peraturan perudangan kepada Presiden dan DPR. Setelah UU dibuat maka muncul lembaga baru, jabatan baru dengan gaji pejabat selangit. Lihat bagaimana gaji Pejabat OJK ratusan juta setelah institusi ini dibentuk dan mengambil tugas Bank Indonesia (BI). Demikian juga dengan gaji pejabat institusi baru pasca amandemen UUD 1945. Apakah pembuatan UU yang dibiayai pemilik modal, untuk memperkaya pemilik modal, memperkaya pejabat negara wajib ditaati ?

Bagaimana dengan Rezim SBY melanggar KONSTITUSI UUD 1945 setiap hari?. Sebagaimana diketahui sampai Juli 2012, ada 460 UU yang di-Judicial Review, MK mengabulkan 138 UU atau sekitar 27 % dari jumlah total penganjuan UU. Berarti bahwa UU tersebut melanggar Konstitusi. Baru-baru ini MK membatalkan UU 22 tahun 2001 tentang Migas tertkait dengan keberadaan BP Migas. Dengan demikian Presiden dan DPR sejak 2001 sampai 2012 melanggar UUD 1945. Bagaimana bisa SBY menyuruh taat hukum, sementara tiap hari Dia melanggar Konstitusi?

PANTASKAH PEMERINTAH MENAIKAN BBM.........???
BILA YA YAKINKAH ITU UNTUK KESEJAHTRAAN....???

ATAS NAMA Sumber Daya Alam
KITA DAN ORANG TUA KITA (RAKYAT INDONESIA)
SADAR BETUL ITU DILINDUNGI KONSTITUSI UNTUK KESEJAHTRAAN RAKYAT

# Presiden Pastikan Harga BBM Subsidi Naik Awal Mei #

Facebook Comments

0 komentator:

Poskan Komentar

Mohon Ma'af untuk tidak berkomentar yang mengangung SPAM. Silahkan berkomentar sebagai masukan untuk kami. Komentar anda sangat berarti, untuk kemajuan blog ini.
>>> Terimakasih anda telah mengungjungi blog AHMAD MUHIBULLAH/CP:087828150515, Jangan Lupa mampir lagi yahhh <<<