Kamis, 25 April 2013

Pantaskah BBM NAIK........???

Pantaskah BBM NAIK........???
-----------------------------------------------------------------------------------------

Rasanya kita semua tau BBM adalah Bahan Bakar Minyak dimana bahan kandungan dasarnya adalah unsur Sumber Daya Alam (energi kandungan fosil) merupakan kekayaan yang dimiliki negara dan di kelola untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat. Negara harus bertanggungjawab untuk itu. apa pun itu alasannya.......
Karena rakyat Indonesia dengan haknya dilindungi oleh konstitusi untuk menikmati itu walaupun konstitusi kita “Indonesia” hari ini telah dilemahkan fungsi Imunitasnya sebagai batang tubuh yang berpijak kepada Pembukaan UUD 1945 yang sangat jelas digariskan kenapa maksud dan tujuan Indonesia MERDEKA serta berpijak kepada eksistensi yang di akui oleh masyarakat dunia yaitu atas kemerdekaannya yang di nyatakan dalam PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945.

JADI PANTASKAH BBM NAIK.......???

LAWAN DAN HANCURKAN SEGALA PENINDASAN....!!!
KATAKAN TIDAK, PADA REZIM PENINDAS RAKYAT....!!! 

Tahun 2013 dalam bulan mendatang tepatnya di bulan Mei 2013 Pemerintah berkehendak kembali menaikan harga BBM dengan kisaran 6.500,- s/d 7.000,- kembali lagi dengan alasan DEFISIT APBN angka-angka yang tidak dapat di mengerti secara umum oleh masyarakat mayoritas yaitu rakyat Indonesia atas kebenarannya.........

BILA BBM NAIK DENGAN ALASAN DEFISIT APBN........??
Lalu bagaimana fakta ini dan apa hubungannya kenaikan BBM......???

Menaikkan harga BBM adalah untuk menyambut pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Bali bulan Oktober 2013 mendatang. Salah satu agenda terpenting dari forum APEC adalah menekankan penghilangan subsidi BBM.

Sebagaimana disebutkan dalam website APEC.org agenda dalam bidang energi adalah (1) menghapuskan secara bertahap subsidi energi (2) mengurangi konsumsi energi fosil negara anggota APEC hingga 45 % pada 2035.

Padahal Indonesia bukanlah negara dengan subdisi energi yang besar, meskipun merupakan negara produsen energi, BBM, Gas, Batubara, terkemuka di dunia. Indonesia bukan pula konsumen energi yang besar, karena masih banyak rakyat yang belum dapat mengakses listrik, BBM, dan sumber energi lainnya.

Dalam G20 research Group, 2011, Indonesia termasuk negara yang menurunkan subsidi BBM dengan skor +1 (skor tertinggi) dan dinilai lebih tinggi dibandingkan Jerman, China dan Turki, serta berbagai negara lainya seperti Saudi Arabia (0) Amerika Serikat (0).

Indonesia adalah negara Non OECD dengan subsidi teredah dalam energi (oil, gas, coal, electrity). Iran mensubsidi energi mencapai (US$786 bn), Rusia (US $ 359 bn), Saudi Arabia (US$ 1.036 bn), venezuela (US$ 647 bn), Mesir (US$ 214), Argentina (US$ 240), sedangkan Indonesia (US $ 77bn) (sumber : International Eenergy Agency ; IMF, 2007).

Indonesia merupakan negara dimana sebagian besar kekayaan minyaknya dikuasai asing. Perusahaan AS Chevron menguasai (47 %), Perusahaan swasta& asing lainnya (37%), Pertamina hanya (16%). Ditengah pertarungan dunia dalam merebut sumber daya minyak, justru pemerintah mengobral kekayaan minyak pada asing.

Namun pemerintah setiap hari mengeluhkan besarnya subsidi BBM, dengan alasan APBN jebol. Pemerintah tidak mengeluh oleh kewajiban utang luar negeri yang terus bertambah, Tahun 2012 bunga utang dan cicilan utang pokok sebesar (Rp. 169,5 triliun), sementara subsidi BBM hanya sebesar (Rp 123,6 triliun).

Faktanya APBN telah meningkat pesat selama 9 tahun SBY berkuasa. Tahun 2005 APBN sebesar (Rp 509 triliun), 2012 sebesar (Rp 1.435 trilun), tahun 2013 sebesar (Rp 1,683 triliun), peningkatan APBN hanya diikuti peningkatan gaji pejabat dan korupsi, sementara subsidi untuk rakyat menurun.

KEBOHONGAN Tentang Pencabutan Subsidi BBM untuk Pembangunan Infrastruktur

Salah satu alasan yang sering dikemukakan pemerintah mencabut subsidi BBM adalah untuk menyediakan anggaran bagi pembangunan infrastuktur. Alasan ini adalah kebohongan yang besar! Karena pembangunan infrastuktur akan dijadikan sebagai proyek utang luar negeri dan akan diserahkan kepada sektor swasta.

Arah kebijakan infrastuktur telah lama dirancang melalui proyek utang luar negeri. Salah satu sumber utang terbesar adalah ADB. Pemerintah menjadikan problem infrastuktur nasional yang hancur sebagai proposal utang luar negeri.

Tahun 2011, Asian Development Bank (ADB) memberikan tambahan utang infrastruktur kepada Indonesia sebesar US$200 juta untuk mengurangi hambatan terhadap investasi infratsruktur. Utang ini merupakan fase ketiga semenjak tahun 2006 dari Program Infratsructure Reform Sector Development, setelah sebelumnya memberikan utang sebesar US$680 juta.

Selain itu tahun 2009-2014 ADB memberikan utang sekitar US$140 juta untuk reformasi kebijakan transportasi, energy, air dan telekomunikasi dan pembuatan legal framework untuk proyek Public Private Partnership (PPP) suatu konsep menyerahkan infrastuktur pada swasta.

Selanjutnya ADB menyetujui pinjaman yang diminta oleh Indonesia pada tahun 2011 sebesar Rp 1,53 triliun (sekitar US$ 180 juta). Pembangunan jalan wilayah perbatasan seperti Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Proyek jalan sepanjang 470 km ini diharapkan untuk selesai pada Februari 2016.

Dengan demikian, pencabutan sunsidi BBM dan kenaikan harga BBM sama sekali tidak ada kaitannya dengan anggaran infrastuktur. Karena pembangunan infrastuktur telah dijual sebagai proposal utang dan investasi luar negeri. Kenaikan harga BBM akan memberi ruang anggaran bagi peningkatan gaji pejabat pemerintah dan DPR.

Pemerintah seolah hendak menciptakan kesan bahwa orang kaya tidak mau subsidi BBM dicabut, karena orang kaya anti pada orang miskin !

Padahal pemerintah yang gagal meningkatkan pendapatan orang miskin. Jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 110 juta orang. Mereka berpendapatan sibawah 2 dolar PPP atau setara dengan Rp 13 ribu per hari. Sementara pada saat yang sama terdapat 51.422 orang Indonesia dengan tabungan uang di bank diatas 5 miliar, belum termasuk investasi lainnya. Pemerintah juga telah memperkaya orang asing menguasai sekitar 75 % investasi dalam seluruh sektor ekonomi nasional.

Mengapa yang kaya makin kaya dan mengapa yang miskin makin miskin ?
Pemerintah gagal memungut pajak dari orang kaya. Malah investasi/penanaman modal diberi fasilitas dan insentif pajak yang luar biasa. Bahkan banyak modal besar khususnya modal asing memperoleh pembebasan pajak dalam kegiatan ekploitasi kekayaan alam di Indonesia.

Sisi lain pemerintah justru menyerang kaum miskin dengan berbagai kebijakan seperti memungut pajak besar pada warteg, mempersulit pendirian usaha kecil menengah, bunga kredit UKM yang tinggi, fasilitas kredit UKM yang rendah. Bahkan pemerintah tak segan merampas tanah/lahan petani, mencabut subsidi pertanian, memberlakukan upah rendah bagi buruh, yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan.

Seharusnya pemerintah mendisiplinkan pajak untuk didistribusikan kepada kaum miskin melalui pembangunan, bukan melalui sumbangan belas kasihan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari utang luar negeri, tapi dengan transportasi publik, pendidikan, kesehatan, gratis dan berkualitas.
 
# Presiden Pastikan Harga BBM Subsidi Naik Awal Mei #

Facebook Comments

0 komentator:

Poskan Komentar

Mohon Ma'af untuk tidak berkomentar yang mengangung SPAM. Silahkan berkomentar sebagai masukan untuk kami. Komentar anda sangat berarti, untuk kemajuan blog ini.
>>> Terimakasih anda telah mengungjungi blog AHMAD MUHIBULLAH/CP:087828150515, Jangan Lupa mampir lagi yahhh <<<