Kamis, 04 April 2013

REFERENDUM RAKYAT TAHUN 2013

Forward: 
 MOHON DUKUNGAN SAUDARA2KU SETANAH AIR UNTUK "REFERENDUM RAKYAT INDONESIA " YANG AKAN DIAJUKAN DALAM WAKTU DEKAT INI KEPADA MPR , GUNAKAN AKAL SEHAT ,HATI NURANI , ETIKA, NORMA, DAN MORAL BANGSA YANG BERMARTABAT , MUDAH2AN TUHAN YME MENGABULKAN PERMOHONAN INI .....AMIIEN .
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Download File REFERENDUM  RAKYAT TAHUN 2013 disini

Kepada Yth ,
Ketua MPR R.I Bapak Taufik Kiemas
Di tempat
Cq :
1. Ketua DPR R.I
2. Ketua DPD R.I
3. Ketua Mahkamah Konstitusi R.I
4. Ketua Mahkamah Agung R.I
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I
6. Presiden R.I
7. Panglima TNI R.I
8. Kapolri
9. File Rakyat Indonesia 

DEMI KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dengan ini kami rakyat Indonesia mengajukan :

REFERENDUM RAKYAT
"KEMBALI KEPADA UUD 45 ASLI /PROKLAMATOR”

MUKADIMAH
Kami rakyat Indonesia menginginkan kesejahteraan ,keadilan,kemakmuran, kenyamaan , keamanan serta masa depan bangsa yang lebih baik , berbudaya, bermartabat, berdaulat, layaknya seperti apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa Indonesia disaat jaman kemerdekaan yang lalu .
Kami rakyat Indonesia saat ini telah melihat, mengalami , membuktikan dan merasakan bahwa ternyata kehidupan berbangsa dan bernegara semakin tidak terkendali SERTA MELENCENG sangat jauh dari apa yang dicita-citakan pendiri bangsa dan segenap rakyat Indonesia saat ini ,hal ini terjadi selama Orde reformasi tahun 1998 sampai sekarang ,apa yang menjadi tujuan dari reformasi itu telah berbedadari Landasan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 45 (asli).

Sebutan Negara GAGAL adalah sebutan yang tidak dapat dipungkiri lagi sebab terbukti dengan negara yang banyak koruptornya, negara yang penduduknya Miskin, negara yang tidak beradab, negara yang banyak teroris,yang banyak kerusuhan antar kampung, kerusuhan antar kampus, kerusuhan antar LSM, negara yang banyak Preman dan preman terselubung, kerusuhan antar pendukung pada pemilukada, saling menyalahkan antar partai politik, saling menyalahkan antar Legislatif/DPR dengan eksekutif/Pemerintah, keributan antara KPK dan POLRI , keributan antar TNI dan POLRI, keributan antar Agama, pembakaran gedung pemerintah, pembakaran rumah penduduk,pembakaran gedung polsek/polres , pembakaran gedung Gereja,Masjid, adanya Mafia peradilan, Mafia narkoba, Mafia Hukum, negara Peng-Import Sembako , negara yang tergantung dari Investor asing, negara yang menjual Sumber Daya Alamnya pada pihak Asing, negara traficking, negara yang banyak terdapat illegal loging , negara penghutang, negara Kapitalis, negara Neo-Liberalis, negara para Nepotisme yang ber-Kolusi, negara yang memberi Grasi pada terdakwa Narkoba, dan masih banyak lagi persoalan yang menjatuhkan martabat bangsa dan tidak dapat kita ungkapkan disini.

Kami sebagai rakyat indonesia merasa prihatin dengan kondisi saat ini dan telah banyak Diskusi, Seminar, Jajak pendapat, Usulan, Petisi, Kritikan, Ajakan, sampai demontrasi maupun Nasihat dan lain sebagainya yang semuanya bermuara pada KESEJAHTERAAN RAKYAT selalu tidak ditanggapi ,tidak didengarkan, tidak diperdulikan, bahkan terkesan “ANJING MENGGONGGONG KAFILAH TETAP BERLALU” dan Pejabat Pengelola Negara bekerja tanpa adanya ETIKA, MORAL yang mendasari semua aspek hukum dalam pengelolaan sebuah negara , yaitu PANCASILA dan UUD 45 Asli .
Untuk mewujudkan kebahagian, kesejahteraan, perdamaian, keadilan dan kemerdekaan dalam masyarakat maka kami rakyat Indonesia yang berdaulat penuh, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun demi masa depan bangsa dan negara, dengan ini menetapkan untuk memberlakukan kembali PANCASILA dan UUD 45 asli sebagai dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia .

MENIMBANG :

1.TAP MPR Nomor 1/MPR/1983

“ Bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya” sebagaimana dinyatakan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum,

2.UUD 45 ASLI ...pasal 1 ayat 2

"Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaraan Rakyat “

Penjeasan Pasal 1, ayat 2
“ BAHWA .JELAS KEDAULATAN DITANGAN RAKYAT BUKAN DITANGAN SATU GOLONGAN ATAU GOLONGAN PARTAI POLITIK SAJA ,DAN SUDAH JELAS BAHWA MPR ADALAH MAJELIS “TERTINGGI” YANG MENGGUNAKAN UUD 45 SEBAGAI SUMBER SEGALA SUMBER HUKUM SEBAGAIMANA LAYAKNYA MAJELIS TINGGI DALAM SUATU ORGANISASI MASYARAKAT ATAU ORGANISASI PARTAI POLITIK YANG MENGGUNAKAN AD/ART SEBAGAI ATURAN DAN PERATURAN YANG HARUS DAN WAJIB DIPATUHI “

Di AMANDEMENT thn 2002 dan menjadi "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar "

Dengan struktur kelembagaan yang ada sekarang dalam amandement UUD 45 tahun 2002 ( semua lembaga tinggi negara sama posisinya) maka UUD 45 tsb sudah TIDAK ADA YANG MENGAWAL DAN MELINDUNGINYA SECARA UTUH, BEBAS DARI gangguan LEMBAGA TINGGI DIBAWAHNYA !
Bahwa Pancasila dan UUD 45 asli adalah “buah hasil pemikiran” pendiri bangsa dalam mendirikan negara yang berdaulat pada rakyat dan tidak berdasarkan faham apapun yang diadopsi oleh para pahlawan bangsa Indonesia tersebut, NKRI ber-ideologi Pancasilais dan bukan Liberalis ,Kapitalis , Demokrasi ataupun Komunis .

PENJELASAN DAN KENYATAAN YANG ADA SESUDAH AMANDEMENT TAHUN 2002 yaitu :

“Kedaulatan yang berada ditangan rakyat lalu ‘DILAKSANAKAN OLEH SIAPA ? ‘ dan lembaga apa yang bertanggung jawab atas UUD 45 ? sebab semua lembaga tinggi sudah berada di posisi yang sama (lihat struktur hirarki setelah amandement thn 2002 ) dan sudah TIDAK ADA LEMBAGA YANG “TERTINGGI” dalam struktur tsb .”

“Bahwa UUD 45 yang diamandement sudah “terkontaminasi” oleh kepentingan partai politik yang JELAS tertulis pada pasal 6A ayat 2 , “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ‘DIUSULKAN’ oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” artinya rakyat yang tidak memiliki partai politik TIDAK BERHAK memakai pasal ini .
Pertanyaan dari rakyat , sebagai berikut :
1.Apakah PARTAI POLITIK itu perwakilan dari rakyat banyak ?
2. Apakah rakyat yang BUKAN ANGGOTA PARTAI POLITIK TIDAK BERHAK mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden ?
3. Apakah “partai politik “ yang bukan peserta pemilihan umum juga TIDAK BERHAK mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden ?”
4. Apakah DPR itu hanya terdiri dari satu golongan saja yaitu“ partai politik ?”
5. Apakah Partai Politik dibenarkan membuat sebuah perusahaan ? apakah perusahaan2 dari PARPOL ini tidak dapat menimbulkan KKN ?”
6. Apakah DPD tidak berhak menentukan dan mengusulkan calon Presiden dan Wakil presiden lalu mengapa bergabung di dalam MPR ?
7. Apakah kegunaan SETGAB PARPOL untuk mensejahterakan rakyat atau menguatkan posisi partai Politik yang bergabung di SETGAB? Atau membuat majelis selain MPR ?”
8. Berikut ini pasal2 Amandement UUD 45 tahun 2002 yang sangat jelas "merekayasa" UUD 45 supaya kekuasaan yang absolut di negara ini berada ditangan sekelompok orang atau partai politik , yaitu :

a. Pasal 6A, ayat 2 " Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden “diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik”peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum"

b. Pasal 22 E ayat 3 " Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPD adalah Partai Politik"

c. Pasal 16 ,BAB IV DPA ," Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang2 ?"

d. Pasal 23 F , ayat 1" Anggota BPK "dipilih" oleh DPR dgn memperhatikan pertimbangan DPD dan “diresmikan” oleh Presiden "

e.Pasal 24 A, ayat 3 "Calon Hakim Agung ( MA ) ''diusulkan" KOMISI YUDISIALuntuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden "

f. Pasal 24 B, ayat 3 " Anggota KOMISI YUDISIAL diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR "

Jadi terlihat sangat jelas bahwa semua pasal2 yang ada pada Amandement UUD 45 Tahun 2002 diatas adalah “rekayasa/keinginan” dari pihak-pihak yang berkepentingan yang ada di DPR, DPD, PRESIDEN, BPK, KY, M.K, ,M.A, DPA (wantimpres).
Dan dalam hal penentuan siapa calonanggota di lembaga tinggi negaratersebut TIDAK BOLEH/TIDAK DIBENARKAN SALING "MENGUSULKAN,MEMILIH, MEMBENTUK,MENGANGKAT,MERESMIKAN, MEMBERHENTIKAN,MENYETUJUI, atau salingMENETAPKAN " disebabkan oleh POSISI YANG SAMAkedudukannya di struktur kelembagaan yang ditentukan UUD tahun 2002, maka timbulah pertanyaan “ SIAPA YANG TIDAK MEMBENARKAN HAL INI, INI SAH-SAH SAJA KOK ?” , jawabannya adalah ...Etika dan Moral yang tersirat pada Pancasila dan UUD 45 Asli “TIDAK MEMBENARKAN HAL ITU !”
Apakah etis masing2 lembaga yang tingkatannya sama lalu saling mengusulkan, memilih, membentuk, mengangkat, meresmikan, memberhentikan, menyetujui, dan juga saling menetapkan ?
Apakah TIDAK AKAN TIMBUL persekongkolan yang menyangkut moralantar mereka ? sebab keberadaan mereka di lembaga tinggi negara saling ketergantungan satu sama lainnya .
Apakah mungkin Hakim Agung dalam satu hal mempersalahkan Presiden padahal persetujuan dan penetapan dia sebagai hakim Agung ditentukan oleh Presiden .
Apakah mungkin Presiden dalam satu hal mempersalahkan DPR/Partai Politik ? padahal DPR/Partai Politik lah yang mengusulkan keberadaan Presiden tsb .
Apakah mungkin Komisi Judisial memilih dan mengusulkan Hakim Agung yang tidak tunduk pada Presiden padahal Komisi Judisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden .
Bahwa setiap lembaga tinggi negaraseharusnya bebas berdiri sendiri tetapi dalam satu kesatuan NKRI dan anggotanya dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara , apakah Amandement ini hasil“REKAYASA”dari pihak2 tertentu demi kepentingan mereka dan hal ini sangat menyakiti dan menghianati bangsa, negara dan rakyat Indonesia .

3.UUD 45 ASLI ...pasal 2 ayat 1,

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang
Pasal 2 ayat 1 ini di AMANDEMENT tahun 2002 menjadi
“ Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum ,dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang .”


Pasal 2 ayat 1,
“ BAHWA UTUSAN DAERAH DAN UTUSAN GOLONGAN SEHARUSNYA MENDAPAT PORSI/JUMLAH KURSI DAN TUGAS TANGGUNG JAWAB YANG SAMA di DPR , UNTUK MENGIMBANGI KEKUASAAN DPR SEKARANG YG DIISI OLEH PARPOL, DAN DIATUR OLEH UNDANG2 YG DIBUAT MPR BERSAMA RAKYAT ...",

4. UUD 45 ASLI ...pasal 19 ayat 1

“ Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.”
PENJELASAN DAN KENYATAAN YANG ADA SESUDAH AMANDEMENT TAHUN 2002 yaitu :
Ditambahnya BAB VII B tentang Pemilihan Umum yang isinya :
Pasal 22 E , ayat 3 :
“ Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan Perwakilan Rakyat dan anggota dewan Perwakilan rakyat daerah adalah “PARTAI POLITIK”

Pertanyaan dari rakyat, sebagai berikut :
1. Apakah peserta pemilihan umum hanya boleh dari partai politik saja?(lihat hak warga negara dan HAM )
2. Apakah hanya partai politik saja yang “MERASA SEBAGAI WAKIL RAKYAT?”( lihat AD/ART nya partai politik )
3. Apakah anggota partai politik yang duduk di DPR mewakilkan suara rakyat atau suara PARTAI POLITIK ?”(lihat kenyataan persidangan2 diDPR )
4. Apakah undang-undang yang disetujui bersama antara Presiden dan DPR yang ternyata di”BATALKAN DEMI HUKUM (UUD 45”) oleh Mahkamah Konstitusi ‘BUKAN DISEBUT PENGHIANATAN PADA RAKYAT,UUD 45 ATAU NKRI ?” (lihat berapa banyak pembatalan undang2 yang di putuskan oleh M.K sampai saat ini )
5. Apakah hasil pembatalan undang-undang yang dibatalkan oleh MK berlaku surut ?
6. Berapa banyak KERUGIAN RAKYAT yang diakibatkan undang2 yang dijalankan sebelum dibatalkan M.K ?
7. Apakah Jaksa Agung Kabinet Indonesia Bersatu jilid 1 ,tanpa persetujuan yang berwajib secara otomatis menjadi J aksa Agung K.I.B jilid 2 dan dibatalkan oleh M.K secara otomatis “KASUS YANG SUDAH DIPUTUSKAN PENGADILAN MENJADI BATAL DEMI HUKUM?”
8. Lembaga atau badan apa yang mengawasi dan meng-eksekusi semua undang2 yang dibatalkan oleh M.K ? apakah keputusan M.K tersebut dilaksanakan saat itu juga ? apakah MK mengetahui bahwa keputusan pembatalan undang2 tsb sudah diberlakukan atau maish memakai undang2 yang dibatalkan oleh MK ?
9. Apakah APBN(P) yang dibuat selama orde reformasi berlangsung telah memihak pada rakyat ?
10. Apakah NAIKNYA TINGKAT KORUPSI (dari 30% menjadi 45% )di semua lembaga negara yang dilakukan oleh anggota partai politik ,termasuk anggota dewan Pertimbangan Presiden yang terlibat kasus Suap Bupati Buol itu bukanlah kesalahan AMANDEMENT UUD 45 tahun 2002?”
11. Apakah Kasus KPK versus POLRI dalam penanganan tindak pidana korupsi akibat DARI UNDANG-UNDANG YANG TIDAK JELAS ? “
12. Apakah polemik terjadinya insiden TNI versus POLRI akibat dari kebijakan yang salah ?
13. Apakah gejolak yang terjadi di masyarakat PAPUA bukan disebabkan oleh Amandement UUD 45 Tahun 2002 ?”
14. Apakah anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang dibentuk oleh Presiden di pasal 16, Amandement UUD 45 tahun 2002 dapat memberi nasihat yang jujur dan pertimbangan yang kritis kepada Presiden yang membentuk mereka ?”

5. UUD 45 ASLI ,..pasal 28

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul , mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang “


6.TAP MPR NOMER IV TAHUN 1983 tentang REFERENDUM .
7. UURI NO 5 TAHUN 1985 tentang REFERENDUM .
8. UUD 45 ASLI , pasal 37 tentang perubahan .
9. Penjelasan UUD 45 yang tidak diberlakukan lagi , padahal penjelasan ini sangat diperlukan guna kesatuan pemikiran dalam menafsirkan UUD 45 secara nasional .

MENGINGAT
1. Bahwa Pancasila dan UUD 45 Asli adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang apabila terpisah salah satunya maka dapat diyakini akan terjadi kehancuran NKRI secara filosofis, historis, realistis dan Amandement UUD 45 tahun 2002 bukanlah UUD 45 Asli yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan dengan Pancasila ,
2. Bahwa Orde Reformasi dengan Amandement UUD 45 tahun 2002 telah memisahkan Pancasila dengan UUD 45 Asli , dimana majelis Tertinggi negara yang diamanatkan UUD 45 Asli adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai bentuk kedaulatan rakyat telah menjadi lembaga tinggi negara setingkat Presiden, DPR ,BPK ,MA , dan seterusnya .
3. Bahwa Pancasila sebagai ideologi NKRI sudah digantikan dengan ideologi Demokrasi Liberalis yang jelas-jelas melenceng jauh dari ideologi Pancasila yang kita anut .
4. Bahwa setelah Amandement UUD 45 tahun 2002 , mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan kesejahteraan rakyat , politik yang menghalalkan segala cara guna melindungi individu dan kelompok ,hukum dan undang-undang yang kacau balau tanpa disertai etika dan moral yang melandasi produk hukum itu sendiri dan hukum rimba yang berlaku serta membenarkan yang kuat /berkuasa dan menyalahkan yang lemah .
5. Bahwa rasa persatuan dan kesatuan bangsa sudah musnah akibat faham liberalis yang demokratis tanpa mempertimbangkan budaya bangsa secara menyeluruh ( gotong royong ,kekeluargaan dan kerjasama/koperatif )
6. Bahwa Perikemanusiaan yang adil dan beradab sudah lenyap dengan terjadinya kerusuhan antar suku, kerusuhan antar golongan, kerusuhan antar agama dan kehilangan rasa aman pada setiap warga negara NKRI .
7. Bahwa Kedaulatan Rakyat yang dicita-citakan semakin menjauh disebabkan semua lembaga tinggi negara dipenuhi oleh pejabat-pejabat yang melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dengan ditunjang oleh hukum yang direkayasa secara legal dan sah .
8. Bahwa Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan mungkin dapat diwujudkan apabila menerapkan ideologi liberalis individualis yang menilai semua hal berdasarkan untung ruginya sebuah kebijakan negara .
9. Bahwa Pemilukada dilaksanakan dengan menggunakan dana yang sangat besar dan energi yang besar pula hanya untuk menghasilkan koruptor-koruptor baru .
10. Bahwa Pemilukada yang demokratis mengakibatkan proses pelengseran seorang kepala daerah/bupati melalui proses yang berkepanjangan menimbulkan polemik dan keresahan di masyarakat.
11. Bahwa pemisahan TNI POLRI telah memecah belah rasa kesatuan dan persatuan bangsa di bidang keamanan dan pertahanan negara .
12. Bahwa kebijakan Otonomi daerah telah menciptakan koruptor baru ,pengawasan APBD yang tidak jelas dan tumpang tindih, perebutan batas wilayah yang dapat memecah belah daerah, timbulnya kesenjangan pembangunan didaerah antara yang memiliki APBD tinggi dengan yang memiliki APBD rendah , adanya pelemparan tanggung jawab dalam membiayai sarana prasarana umum antar wilayah ( jalan provinsi ,penerangan jalan,angkutan kota /provinsi dll)
13. Bahwa telah terindikasi sebagian penduduk wilayah NKRI secara tegas ingin memisahkan diri dengan NKRI akibat adanya kebijakan otonomi daerah amandement UUD 45 tahun 2002 .
14. Bahwa kebijakan politik dagang luar negeri yang berfihak pada asing mengakibatkan ketergantungan import untuk kebutuhan pokok rumah tangga yang sekaligus mematikan usaha petani, usaha peternak maupun usaha produk dalam negeri lainnya .
15. Bahwa kebijakan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang telah meningkatkan devisa negara ternyata telah menjatuhkan hak dan martabat bangsa Indonesia.
16. Bahwa pasal 27 ayat 2 UUD 45 masih tergantung dari para investor asing dan mengakibatkan tingginya jumlah pengangguran yang merata di setiap wilayah .
17. Bahwa dengan biaya pendidikan yang mahal yang dibebankan pada orang tua murid di sekolah2 swasta dan Perguruan Tinggi swasta akibat tidak mampunya negara menyediakan gedung2 sekolah negeri sampai ke gedung perguruan Tinggi Negeri .
18. Bahwa masih banyak masalah lain yang disebabkan oleh Amandement UUD 45 tahun 2002 dan mulai saat ini kami menyebutnya dengan UUD 2002 dan bukan Amandement UUD 45 tahun 2002.
MEMPERHATIKAN
a. Pasal 27 , dalam Bab X ,tentang Warga negara dan Penduduk
ayat 1 …….." Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya "
ayat 3 …….." Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara "
b. Pasal 28 ,
" Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang "

c. Pasal 28A , dalam Bab XA , tentang Hak Asasi Manusia
"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya "
d. Pasal 28 C,
ayat 2 ……" Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,bangsa dan negara "
e. Pasal 28 D,
ayat 3 ……" Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan "
f. Pasal 28 E,
ayat 3 ……" Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat "
g. Pasal 28 F,
" Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari , memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia "
h. Pasal 28 H,
ayat 2 ……" Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan "
i. Pasal 28 I,
Hak hidup, Hak bebas, Hak masyarakat/budaya, Hak perlindungan, dan HAM.
ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 ( sudah jelas )
j. Pasal 28 J,
ayat 1……." Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat ,berbangsa dan bernegara "
k. Pasal 37 , dalam Bab XVI tentang Perubahan Undang-undang Dasar .
ayat 1 ……" Usul perubahan UUD dapat diagendakan dalam MPR apabila diajukan oleh se-kurang2nya 1/3 dari jumlah anggota MPR" dan disetujui 2/3 yang hadir .
ayat 2 ……" Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk dirubah serta alasannya "
ayat 3 ……" Untuk mengubah pasal-pasal UUD sidang MPR dihadiri oleh se-kurang2nya 2/3 dari jumlah anggota MPR"
ayat 4 ….." Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan se-kurang2nya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR
ayat 5 ….." Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan "
l. Aturan Tambahan dalam UUD 45 Amandemen th 2002 .
Pasal I ,"Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003
m. Bahwa kembali ke UUD 45 Asli bukanlah hal yang TABU dan tidak mungkin , sebab pada tanggal 5 Juli tahun 1959 Presiden Soekarno telah mengeluarkan “DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959” tentang kembali kepada UUD 45 asli .
n. Perlu diingat bahwa era ORDE LAMA dan ORDE BARU yang mencoba merusak dan menyelewengkan UUD 45 Asli adalah pemimpin/ PRESIDEN-nya dan BUKAN UUD 45 nya yang SALAH !.
Catatan
a. warga negara yang dimaksud warga negara yang tidak terikat oleh partai politik termasuk juga calon anggota DPD yang akan diplih pada pemilu legislatif , atau anggota DPD yg ada sekarang .
b. warga negara yang terikat oleh parpol adalah warga negara yang terdaftar keanggotaanya pada parpol yang didukungnya .
c. yang dimaksud dengan UUD 45 disini adalah UUD hasil Amandemen tahun 2002 dan terhitung saat ini kami ralyat Indonesia menamakan Amandement UUD 45 tahun 2002 sebagai Undang-undang Dasar tahun 2002 dan BUKAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 45 ASLI.
d. berhubung MPR sudah dilemahkan fungsinya dan bukan sebagai lembaga “tertinggi negara “ lagi maka status KETETAPAN MPR dengan sengaja dihapuskan padahal sebelumnya KETETAPAN MPR adalah ketetapan rakyat , penghilangan status Ketetapan MPR ini seakan-akan ber logika tetapi pada dasarnya adalah logika yang tidak ber-etika dan tidak bermoral .

Kutipan :
DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 TENTANG KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945
“Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri ,kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negara proklamasi “
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juli 1959 , atas nama rakyat Indonesia ,
Presiden Republik Indonesia , SOEKARNO


MAKA ATAS DASAR KEYAKINAN RAKYAT YANG DISERTAI PENJELASAN ,PEMBUKTIAN DAN KENYATAAN YANG TERJADI DI NKRI , KONDISI DAN SITUASI NEGARA SAAT INI SANGAT-SANGAT MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN BANGSA, RAKYAT INDONESIA DALAM MENCAPAI MASYARAKAT SEJAHTERA, ADIL MAKMUR YANG DICITA-CITAKANDAN DENGAN PENUH KEYAKINAN RAKYAT BERKESIMPULAN :
BAHWA AMANDEMENT UUD 45 TAHUN 2002 ADALAH "BIANG KELADI" KEHANCURAN BANGSA DAN NEGARA INDONESIA , DANATAS BERKAH RAHMAT TUHAN YME MAKA KAMI ATAS NAMA SEGENAP RAKYAT BANGSA INDONESIA DENGAN INI ;

“ MEMUTUSKAN KEMBALI KEPADA UUD 45 ASLI “

Bahwa rakyat mempunyai “hak konstitusional” sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang Dasar 1945 .
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT WAJIB MENERIMA PENDAPAT RAKYAT YANG MEMINTA AMANDEMENT UUD 45 TAHUN 2002 DIGANTI DAN KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 45 ASLI .
UNTUK SETERUSNYA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MELAKSANAKAN REFERENDUM/"MEMINTA PENDAPAT RAKYAT" SECARA LANGSUNG MENGENAI "SETUJU ATAU TIDAK SETUJU KEMBALI KE UUD 45 ASLI " SESUAI DENGAN TAP MPR NO IV THN 1983 DAN UURI NO 5 THN 1985 TTG REFERENDUM " DAN MELAKSANAKAN SIDANG PLENO MPR yang dalam tempo sesingkat-singkatnya sudah terlaksana hasil “ PENDAPAT RAKYAT tersebut ”
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT BERKEWAJIBAN UNTUK MELAKSANAKAN HASIL REFERENDUM DARI RAKYAT tersebutsesegera mungkin sesuai perintah UUD 45 Asli .
SOLUSI RAKYAT UNTUK SUSUNAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
1. UUD 45 ASLI ...pasal 2 ayat 1, "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang "
2. UUD 45 ASLI ..pasal 19 ayat 1 “Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang .”
3. Penetapan Undang-undang yang dimaksud wajib di musyawarahkan dan disepakati bersama rakyat .
4. Solusi yang wajib disepakati tentang penyusunan dan jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan etika, moral, hukum dan logika yang TERSIRAT pada Pancasila dan UUD 45 Asli sebagai berikut dibawah ini ;

JADI JUMLAH ANGGOTA MPR YANG SESUAI ,SERASI,SELARAS DAN SEIMBANG ADALAH ,

Penduduk NKRI saat ini +/- 240 JT : 300 RB org = 800 anggota MPR (sesuai dengan populasi pertambahan penduduk Indonesia saat ini )
MPR DIBAGI DALAM 2 (dua) KATEGORI yaitu ANGGOTA DPR DAN ANGGOTA DPD = 800 orang anggota MPR dibagi 33 Provinsi = 24 anggota MPR dari setiap provinsi ( DPR = 12 org dan DPD= 12 org )


a. ANGGOTA DPR dari UTUSAN SETIAP PROV 12 ORG terdiri dari :

1 . Utusan/Tokoh AGAMA 5 ORG (Is,Krs,Hin,Bud,Kep)
2 . Utusan MAHASISWA 2 ORG
3 . Utusan TANI 1 ORG
4 . Utusan NELAYAN 1 ORG
5. Utusan PEKERJA 1 ORG
6.Utusan PENGUSAHA 1 ORG
7. Utusan PEDAGANG 1 ORG

b. ANGGOTA DPD, dari UTUSAN SETIAP PROV 12 org terdiri dari :

1. TOKOH MASYARAKAT 2 ORG
2. TOKOH PENDIDIK 2 ORG
3. TOKOH WANITA 2 ORG
4. TOKOH ILMUWAN 1 ORG
5. TOKOH BIROKRAT 1 ORG
6. TOKOH PROFESIONAL 1 ORG
7. TOKOH PEMUDA 1 ORG
8. TOKOH POLITIK (jumlahnya dibagi dg 300 rb org )/ 2 ORG

Anggota MPR dipilih secara demokratis musyawarah mufakat oleh rakyat disertai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya diatur bersama rakyat dalam Undang2.

c. Adapun hal-hal lain yang terkait dalam UUD 45 ASLI sesuai yang tersurat dan tersirat dalam PENJELASAN UUD 45 ASLI TAHUN 1945 .

d. Masih banyak lagi sistem /program/ propossal untuk kesejahteraan rakyat yang sudah kita miliki disertai “JUKLAK” dan “JUKNIS” nya secara detail menyeluruh dan dapat dipertanggung jawabkan .

e. Program Utama KERAKYATAN dari negara kepada rakyatnya saat ini adalah : “ MENANYAKAN KEBUTUHAN RAKYAT, MENYIAPKAN KEBUTUHAN RAKYAT dan MELAKSANAKAN KEBUTUHAN RAKYAT tersebut secara adil menyeluruh serta mendahulukan kepentingan kebutuhan rakyat yang berdaulat tersebut dibanding kebutuhan lainnya .
Catatan

Pada Perubahan IV ini UUD NRI 1945 memiliki 20 bab, 73 pasal, 171 ayat ditambah 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.
UUD 1945 hanya memiliki 16 bab, 37 pasal dan 47 ayat ditambah 4 pasal Aturan Peralihan
dan 2 ayat Aturan Tambahan , Bandingkan jumlahnya dengan sebelum dilakukan perubahan .
Perubahan IV membuat jumlah bab, pasal, dan ayat tambahan dan peralihan
menjadi lebih banyak, dan sosialisasi tentang perubahan UUD 45 tahun 2002 ini tidak optimal dan tidak menyeluruh diketahui oleh masyarakat luas, seperti P 4 ( pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila )

PENUTUP

Pengajuan REFERENDUM KE MPR dan didistribusikan juga ke beberapa Lembaga Negara ini disertai oleh tanda tangan dari utusan rakyat maupun rakyat dari setiap Provinsi Untuk menghindari banyaknya rakyat yang “GOLPUT” atau “TIDAK PERDULI” dan telah terbukti di PEMILUKADA-PEMILUKADA yang telah dan akan dilaksanakan maka kami/ rakyat harapkan pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah MPR untuk segera melaksanakan “REFERENDUM RAKYAT” yang meminta kembali kepada PANCASILA dan UUD 45 Asli dengan berfikiran positif tanpa ditunggangi oleh pihak manapun , semua demi bangsa, negara dan rakyat Indonesia yang kita cintai .
Kembali ke UUD 45 asli untuk menghindari kehancuran yang lebih FATAL bagi NKRI dimana ongkos Politik dan ongkos hidup rakyat saat ini sangat TINGGI , adapun ongkos-ongkos itu meliputi ;
1. Biaya Pemilu Legislatif .
2. Biaya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden .
3. Biaya Pemilukada Gubernur, Bupati , Walikota
4. Biaya Kampanye Partai Politik.
5. Biaya Kampanye Perorangan .
6. Biaya para pendukung internal maupun eksternal peserta Pemilu .
7. Biaya yang tak terduga apabila ada putaran kedua atau pemilu ulang .
8. Danabantuan sosial yang tidak jelas peruntukannya .
9. Dan biaya lain-lain

Semua biaya yang sangat besar ini dapat “merampas” APBN/APBD yang dengan susah payah kita dapatkan selama ini dari rakyat , seharusnya biaya2 tersebut dapat di alokasikan buat kesejahteraan rakyat .

Kami rakyat Indonesia berkesimpulan “ Lebih baik saat ini kita mengeluarkan biaya banyak guna kembali kepada PANCASILA dan UUD 45 Asli yang telah memerdekakan kita dari kaum penjajah daripada kita MENGELUARKAN BIAYA YANG SANGAT TINGGI dimasa datang dan dapat menjerumuskan NKRI pada kebangkrutan negara apabila kita tetap memakai Amandement UUD 45 tahun 2002 dan BANYAK MEMILIKI KELEMAHAN yang menjurus pada tindakan Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta memperkuat segelintir kelompok orang untuk menguasai negara ini dengan Rekayasa Hukum yang sedemikian rupa dan se-akan2 terlihat Syah, Legal, dan Konstitusional padahal ideologi dan sumber segala sumber hukum di NKRI ini adalah Pancasila dan UUD 45 yang asli yang dideklarasikan oleh Para Pahlawan Proklamator kita secara MURNI demi kemakmuran rakyat, bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai !”

Kami rakyat Indonesia mengharapkan semua anggota MPR saat ini dapat menerima “PENDAPAT RAKYAT” yang secara tulus ikhlas membantu mencari solusi, mendukung penuh kebijakan pejabat negara yang selalu berfikir dengan memakai hati nurani, kejujuran, kekeluargaan, gotong royong dan berlandaskan Pancasila dan UUD 45 Asli .
Kami rakyat Indonesia selalu berfikir dan bergerak dengan jiwa “ SOEMPAH PEMOEDA 1928 “ disertai oleh falsafah PANCASILA dan UUD 45 Asli untuk menghindari TINDAKAN ANARKIS , TINDAKAN PROVOKATIF, TINDAKAN BALAS DENDAM dan PERPECAHAN BANGSA di masa yang akan datang .

Semoga Tuhan yang Maha Esa berkenan melindungi kita semua dan mengabulkan permohonan rakyat Indonesia yang berdaulat secara menyeluruh .............Amiien .

Kamiatas nama rakyat Indonesia, yang memberi pendapat yaitu :


No
Nama
Alamat
Pekerjaan
Tanda tangan
1
 Ahmad Muhibullah
Kab.Subang - Jawa Barat
Wiraswasta
 -




































































































































































































































































































































































































































































































Dibuat tanggal 20 Mei 2013 ,
Atas nama Rakyat Tanpa Partai Indonesia

Facebook Comments

0 komentator:

Poskan Komentar

Mohon Ma'af untuk tidak berkomentar yang mengangung SPAM. Silahkan berkomentar sebagai masukan untuk kami. Komentar anda sangat berarti, untuk kemajuan blog ini.
>>> Terimakasih anda telah mengungjungi blog AHMAD MUHIBULLAH/CP:087828150515, Jangan Lupa mampir lagi yahhh <<<