Rabu, 29 Oktober 2014

PERNYATAAN SIKAP Subang Government Watch ( SGW )

Maraknya alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahannan dan ketahanan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan yang kehidupanya bergantung pada lahanya. semakin merajalela di kabupatan subang Yang dulu menghasilkan padi, sekarang telah berubah menjadi hasil produksi industry, manusia yang serakah dengan legalitas perijinan yang terkesan di paksakan. Birokrasi revormasi di kabupaten subang saat ini belum sepenuhnya berhasil, salah satunya banyak terjadinya alih fungsi lahan pertanian / lahan produktif menjadi kawasan industri di kabupaten subang adalah. Bukti nyata bahwa pemda subang lebih pro terhadap kepentingan kapitalis, dari pada kepentingan rakyatnya, peraturan daerah tentang zona industry sudah tidak di harumkan lagi oleh oknum – oknum yang mementingkan kepentingan pribadi dan golongan.

hal tersebut bukan solusi yang terbaik untuk masyarakat kabupaten subang. . padahal sudah jelas mengacu kepada undang undang NO 41 Tahun 2009 tentang alih fungsi lahan berkelanjutan . Dalam ketentuannya, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan pembangunan infrastruktur pada dasarnya dibolehkan, asalkan dilakukan penggantian lahan pertanian.
lahan pertanian menjadi Industri / Pabrik dikabupaten subang yang sudah jelas mengecam ketahanan pangan Nasional dan banyak bertentangan dengan peraturan dan perundang undangan. Lahan Pangan nasional, lahan pertanian yang ada tergerus. Banyak peraturan perlindungan kawasan dilanggar. Dimulai pelanggaran RT / RW . Maka dari itu kami menuntut kepada.

  1. TEGAKAN UU NO 41 TAHUN 2009 
  2. USUT TUNTAS PELAKU ALIH FUNGSI LAHAN BERKELANJUTAN 
  3. CABUT IZIN & BONGKAR PABRIK YANG MELANGGAR ALIH FUNGSI LAHAN BERKELANJUTAN 
  4. MENDUKUNG KPK MENGUSUT TUNTAS ALIH FUNGSI LAHAN BERKELANJUTAN 
  5. TANGKAP DAN PENJARAKAN PELAKU DAN OKNUM PEMBERI IZIN 
  6. BONGKAR PABRIK DI LUAR ZONA INDUSTRI

Maka oleh Karena itu,kami dari lembaga swadaya masyarakat ( LSM) Subang Government Watch ( SGW ) beserta elemen masyarakat,meminta pemerintah daerah kabupaten subang lebih selektif terkait kebijakan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian karena dikhawatirkan berdampak negatif pada pengembangan terhadap sector lahan pertanian saat ini sangat penting dilakukan oleh berbagai pihak karena sektor inilah yang mampu menghasilkan bahan kebutuhan pokok utama masyarakat. untuk mengambil kebijakan mengatasi permasalahan terkait meningkatnya harga pangan akibat penurunan produksi pertanian sebagai dampak perubahan cuaca atau cuaca ekstrim yang terjadi di berbagai wilayah kabupaten subang,"



Facebook Comments

0 komentator:

Poskan Komentar

Mohon Ma'af untuk tidak berkomentar yang mengangung SPAM. Silahkan berkomentar sebagai masukan untuk kami. Komentar anda sangat berarti, untuk kemajuan blog ini.
>>> Terimakasih anda telah mengungjungi blog AHMAD MUHIBULLAH/CP:087828150515, Jangan Lupa mampir lagi yahhh <<<